BANGGAI, OKENESIA.COM- Aksi ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Banggai awalnya mendesak sedikitnya sembilan poin tuntutan saat menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Banggai, Senin (1/9/2025), namun isunya berubah menjadi evaluasi kinerja para wakil rakyat.
Sembilan tuntutan itu, sebagian telah menjadi poin saat agenda demonstrasi pertama pada pekan kemarin. Aksi kali ini, beberapa isu poin tuntutan kembali mengemuka.
Saat pertemuan di ruang paripurna DPRD Banggai, massa aksi mendesak untuk menyediakan dokumen Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta program Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Massa mendesak untuk menghadirkan dokumen APBD berikut dokumen Bapemperda, sebagai bentuk untuk mengevaluasi kinerja lembaga wakil rakyat.
Selain mengevaluasi kinerja lembaga, mereka mendesak dewan memberi perhatian serius terhadap kasus buruh di Kabupaten Banggai. Kisah para buruh cukup memprihatinkan.
Massa diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Banggai, I Putu Gumi. Para wakil rakyat yang hadir di kesempatan itu adalah, Siti Arya Nurhaeningsih, Suharto Yinata, I Made Dharma, Akmal, Mursidin, Kartini Akbar, Sucipto, Naim Saleh serta Lutfi Samaduri.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyuarakan sembilan tuntutan utama. Mereka mendesak penghapusan tunjangan DPR RI, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan pencopotan Kapolri.
Massa juga menolak kriminalisasi terhadap mahasiswa, menolak pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar 10 persen serta kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), dan menuntut transparansi dalam perumusan peraturan daerah (perda).
Selain itu, mereka menyoroti evaluasi kinerja DPRD Banggai terkait pemecatan buruh, perusakan mangrove oleh perusahaan tambang di Siuna, konflik agraria.
Aliansi juga mempersoalkan peruntukan APBD Banggai yang dinilai janggal, seperti anggaran baju dinas Rp7,1 miliar, rapat pejabat Rp31 miliar, pembangunan kolam renang Rp15 miliar, hibah ke Polda Sulteng Rp6,9 miliar, rehabilitasi rumah jabatan Ketua DPRD Rp981 juta, pembangunan gedung DPRD Rp7,1 miliar, dan rehabilitasi mess Pemda Banggai di Palu Rp17 miliar.
Hingga berita ini diterbitkan, pertemuan masih sedang berlangsung. (top)
