Hamas Tolak Pelucutan Senjata, Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza Terancam
JAKARTA, OKENESIA.COM- Perkembangan negosiasi gencatan senjata di Gaza memasuki fase krusial setelah Hamas menegaskan penolakannya terhadap rencana pelucutan senjata serta mengaitkan pembahasan tahap kedua dengan pelaksanaan penuh tahap pertama.
Sumber pimpinan Hamas mengungkapkan bahwa delegasi negosiasi mereka dijadwalkan tiba di Kairo untuk melanjutkan pembahasan dengan para mediator, termasuk perwakilan Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov.
Namun, ia menegaskan tidak ada batas waktu final bagi Hamas untuk memberikan respons terhadap usulan tahap kedua.
Menurutnya, situasi saat ini tergolong “sulit” akibat rencana yang diajukan serta ancaman Israel terhadap Gaza. Ia juga membantah adanya tenggat waktu resmi dalam proses negosiasi.
Hamas secara tegas menolak rencana yang diajukan Mladenov, terutama poin yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata kelompok perlawanan.
Juru bicara Brigade Izzuddin al-Qassam, Abu Ubaida, menyebut upaya tersebut sebagai langkah “sangat berbahaya”.
Ia menegaskan bahwa kelompok perlawanan tidak akan menerima pelucutan senjata dalam bentuk apa pun.
“Apa yang tidak bisa direbut dengan kekuatan tidak akan bisa diperoleh melalui meja perundingan,” tegasnya.
Hamas menekankan bahwa seluruh ketentuan tahap pertama harus dilaksanakan sepenuhnya sebelum beralih ke tahap kedua.
Fokus utama mencakup penghentian serangan serta penghentian berbagai pelanggaran di lapangan.
Sumber tersebut menyebutkan bahwa tidak ada jaminan untuk melanjutkan ke tahap kedua tanpa komitmen nyata terhadap tahap pertama.
Ia juga menuding Israel kerap menghambat implementasi kesepakatan dan menjalankannya sesuai kepentingannya sendiri.
Selain itu, faksi-faksi perlawanan menuntut agar Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza segera diizinkan masuk, meski hingga kini masih ditolak dengan alasan keterbatasan pendanaan.
“Ujian sebenarnya adalah sejauh mana Israel mematuhi tahap pertama,” katanya.
Rencana yang diajukan Mladenov mencakup 12 poin dengan masa implementasi selama delapan bulan, mulai dari pengelolaan Gaza hingga penarikan pasukan Israel.
Namun, pengaitan antara penarikan pasukan dengan pelucutan senjata memicu keraguan dari pihak perlawanan, terutama karena pengalaman sebelumnya terkait ketidakpatuhan Israel terhadap perjanjian.
Di sisi lain, pejabat Israel mengancam akan melanjutkan operasi militer jika rencana tersebut gagal, termasuk memaksakan pelucutan senjata dengan kekuatan.
Sementara itu, Hamas terus melakukan konsultasi intensif dengan pihak Mesir dan Turki guna membahas masa depan gencatan senjata.
Hamas mendesak negara-negara penjamin untuk menekan Israel agar melaksanakan seluruh isi kesepakatan, termasuk penarikan penuh dari Gaza.
Gerakan tersebut juga memperingatkan pernyataan Menteri Israel Bezalel Smotrich terkait rencana pembangunan permukiman, yang dinilai sebagai indikasi upaya menggagalkan kesepakatan.
Sementara itu, Jihad Islam menilai pernyataan tersebut mencerminkan proyek ekspansionis yang berbahaya, dan menegaskan bahwa jalur perlawanan tetap menjadi pilihan utama dalam menghadapi kebijakan tersebut. (top/*)
