BANGGAI, OKENESIA.COM- Angka kemiskinan di Kabupaten Banggai tercatat menurun pada tahun 2025, menjadi 6,23 persen dari sebelumnya 6,65 persen dan jika ditotal maka sekira 3 ribu lebih masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Penurunan ini menjadi salah satu indikator makro utama yang disorot dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang digelar DPRD Banggai bersama Pemerintah Daerah Banggai di salah satu ruang rapat DPRD Banggai, Senin (17/11/2025)
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I Wardani Murad Husain dan Wakil Ketua II I Putu Gumi. Sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam badan anggaran hadir di agenda tersebut.
Sekkab Banggai, Ramli Tongko yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menguraikan dasar penyusunan KUA-PPAS 2026.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan proses penyusunan terjadi karena RKPD baru selesai disusun pada Oktober, setelah RPJMD ditetapkan di bulan sebelumnya. Normalnya, penetapan KUA-PPAS berlangsung pada Agustus–September.
Ramli memaparkan sejumlah indikator makro yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS 2026. Selain penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka juga ikut turun, dari 3,11 persen (2024) menjadi 3,07 persen (2025).
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,86 menjadi 73,80, dengan harapan hidup mencapai 73 tahun lebih, dan rata-rata lama sekolah kini 13 tahun.
“Indikator ini menjadi dasar penyusunan KUA PPAS maupun APBD,” jelas Ramli dalam rapat.
Pada aspek ekonomi, Banggai masih mencatat pertumbuhan positif, meski dengan laju yang sedikit melambat di angka 3,92 persen, naik dibanding 2023 namun masih didominasi oleh sektor pertambangan dan galian.
“Basis ekonomi kita sebenarnya pertanian dan perikanan, namun sektor galian masih menjadi dominan,” ujar Ramli.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa gini rasio mengalami kenaikan 0,31 poin, menandakan meningkatnya kesenjangan pendapatan.
Dalam pemaparan kondisi fiskal, Ramli menyebutkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih rendah, dengan tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat yang cukup tinggi.
Situasi nasional juga turut memengaruhi, termasuk adanya pemotongan efisiensi transfer ke daerah yang berdampak pada keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai.
Rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi oleh masing-masing anggota DPRD Banggai. (top)
