Bupati Banggai Tegaskan Program OPD Terfokus Entaskan Kemiskinan

BANGGAI, OKENESIA.COM- Seluruh program kegiatan yang dilaksanakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemda Banggai dibiayai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bermuara pada pengentasan kemiskinan. Demikian diungkapkan Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, MM., AIFO saat menghadiri agenda evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai yang dilakukan secara virtual melalui zoom meeting bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPANRB).
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (9/11/2023) ini bertempat ini Ruang Pahangkabotan, Bappeda Kabupaten Banggai.
“Alhamdulillah dari tahun ke tahun pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Banggai cukup baik, karena Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah di luar Pulau Jawa yang bisa punya nilai SAKIP A. Mudah-mudahan kedepan kalau bisa menjadi AA tidak hanya A dan apapun bentuk evaluasi yang diberikan kepada kami, akan kami terima dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai,” tutur Bupati Amirudin.
Tahun 2023 ini, Bupati Amirudin menekankan bahwa akan fokus pada penurunan kemiskinan yang hampir di semua kegiatan instansi. Berbagai upaya yang sifatnya tematik itu akan disampaikan.
“Begitu banyak program kita bahkan di kecamatan insya Allah tahun 2024 itu, kita akan memberikan dana kurang lebih Rp5 miliar per kecamatan. Tujuannya adalah yang pertama kita mencoba menghilangkan yang namanya kemiskinan yang ada di desa-desa,” ujar Bupati Amirudin.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah instansi yang menjadi pengelola program satu juta satu pekarangan bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat supaya dapat memanfaatkan pekarangannya di masing-masing tempat sesuai dengan kegiatannya. Demikian halnya dengan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi, UMKM dan lain sebagainya.
“Oleh sebab itu, saya selaku Bupati menerima saran dan masukan dari Tim Evaluator apa-apa saja yang perlu diperbaiki, sehingga SAKIP yang sudah kita peroleh minimal kita pertahankan dan jika bisa ini bisa kita tingkatkan,” kata Bupati Amirudin.
Pada kegiatan tersebut, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banggai, Ahmad Rivai.S.Lasore, S.STP., M.Si, bersama Kepala Bappeda, Ramli Tongko, S.Sos., ST., M.Si memimpin rapat evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2023.
Adapun yang menjadi fokus utama dalam evaluasi SAKIP berdasarkan surat KemenPANRB yaitu untuk mengetahui, progres tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya, progres implementasi SAKIP (perencanaan kinerja, mekanisme pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal), Logical Framework (pohon kinerja), cascading, crosscutting; dan data efisiensi yang telah dilakukan; tagging program dan informasi terkait refocusing program dan anggaran pengentasan kemiskinan; prestasi/penghargaan terkait kesuksesan Instansi dalam mengimplementasikan SAKIP; Isu strategis daerah (pertumbuhan ekonomi dan daya saing SDM) dan progress capaian kinerja prioritas pemerintah daerah; Logical Framework terkait pengentasan kemiskinan; Username dan password aplikasi yang berkaitan dengan implementasi SAKIP seperti e-planning, e-budgeting, dan e-monev capaian kinerja (jika ada).
Unit kerja yang dijadikan sampel evaluasi diutamakan unit kerja yang terkait dengan pengentasan kemiskinan sesuai dengan logical framework pengentasan kemiskinan yang dimiliki. (top/*)