Puluhan Pengemudi Angkot Tolak Kehadiran Maxim
BANGGAI, OKENESIA.COM- Puluhan pengemudi angkutan kota (angkot), angkutan pedesaan (angdes) serta penarik ojek yang menggelar aksi mendatangi Kantor DPRD Banggai, Selasa (4/12/2023) harus mengalami kekecewaan. Betapa tidak, mereka yang hendak mengadukan nasib atas kehadiran angkutan online di Luwuk, tak menemui satu pun wakil rakyat.
Meskipun tak ditemui satu pun wakil rakyat, mereka tetap melanjutkan rapat di antara mereka. Agendanya berubah, dari pengaduan menjadi pembahasan agenda untuk aksi berikutnya.
Ketidakhadiran para wakil rakyat itu disesalkan puluhan pengemudi angkot, angdes dan penarik ojek. Mereka menilai, wakil rakyat hanya sibuk mengurusi kampanye demi keberlanjutan status mereka di lembaga dewan.
Puluhan pengemudi itu bersama aliansi mahasiswa yang senantiasa mengadvokasi perjuangan warga. Mereka para pengemudi itu tergabung di Asosiasi Pengemudi Seluruh Indonesia (Aspindo) Kabupaten Banggai.
Di rapat internal pengunjuk rasa terungkap bahwa beberapa angkutan berbasis online, semisal Maxim, Grab dan Ojol belum berizin. Jika angkutan online itu belum berizin, maka para pengemudi itu akan menolaknya.
Bahkan, para pengemudi itu akan melanjutkan aksi-aksi besar-besaran. “Karena belum ada izin, maka kita menolak,” ungkap salah satu pengemudi saat rapat internal yang memanfaatkan ruang sidang DPRD Banggai, Selasa (4/12/2023) siang.
Menurut mereka, kebutuhan angkutan kota dan motor ojek sudah cukup terpenuhi di Kota Luwuk. Karena jumlahnya mencukupi kebutuhan pelayanan, maka tidak perlu ada angkutan lain yang beroperasi di Luwuk. Berbeda kasusnya, apabila mobil atau motor angkutan tidak mencukupi pelayanan di Luwuk, maka bolehlah angkutan online beroperasi di Luwuk.
Malah, mereka menilai, ketika pemerintah daerah mengizinkan angkutan online di daerah ini, maka sama halnya dengan membenturkan antara pengemudi dan penarik ojek yang telah ada sekarang.
Salah seorang pengemudi mengaku, kondisi yang mereka alami makin sulit. Pemilik armada memberikan target tagihan harian di kisaran Rp80 ribu hingga Rp100 ribu. “Tidak ada lagi setoran harian Rp50 ribu pak. Ini saja so susah sekali,” aku pengemui angkota kepada Okenesia.com, sesaat setelah rapat internal itu berakhir.
Di kesempatan rapat itu, disepakati, mereka akan menggelar aksi di Dinas Perhubungan Banggai, pukul 10.00 Wita. Evaluasi yang mereka hasilkan di rapat itu akan menjadi materi untuk disampaikan ke Dishub Banggai, seperti menolak Maxim, Grab dan Ojol.
Sekretaris DPRD Banggai, Fery Sujarman kepada media ini mengakui, tak ada satu pun anggota dewan berkantor. Sebab, tak ada agenda apa pun. “Tidak ada agenda hari ini,” kata Fery.
Untuk agenda bulan ini kata Fery, hanya ada satu. Yakni, pembahasan APBD Banggai tahun anggaran 2024 setelah Pemprov Sulteng mengevaluasi APBD Banggai yang telah disahkan di akhir November 2023.
Fery juga menjelaskan bahwa para pengemudi telah menyurati dewan. “Ada surat undangan resmi ke dewan. Surat ini akan didisposisi ketua (baca: Ketua DPRD Banggai), lalu diteruskan ke Komisi II untuk kepentingan pembahasan sesuai aduan pengemudi,” ungkallp Fery Sujarman. (top)