Pemimpin Hamas Sebut Israel Dibantu AS Halangi Gencatan Senjata
JAKARTA, OKENESIA.COM- Pemimpin Gerakan Perlawanan Islam-Hamas, Osama Hamdan menyebut bahwa Israel bersama sekutunya, Amerika Serikat menghalangi gencatan senjata permanen di Gaza. “Pendudukanlah (Israel) yang menghalangi gencatan senjata di Gaza,” tutur Osama Hamdan kepada TV Arab dikutip dari saluran berita Ultra Palestine, Rabu (12/6/2024) malam ini.
Hamdan menegaskan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat, Antony Blinken adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. “Pemerintah Amerika melakukan perdagangan dengan Israel dalam menghindari komitmen apa pun terhadap proposal gencatan senjata permanen,” tutur Hamdan.
“Sehari setelah perang akan menjadi hari Palestina di mana kita menentukan realitas dan masa depan kita,” ungkap Hamdan lagi.
Sementara itu, dilansir dari saluran berita Fokus Daring Israel, Hamas dan Timur, Rabu (12/6/2024) menyebutkan bahwa sebelas hari setelah mempresentasikan peta jalan menuju gencatan senjata permanen di Jalur Gaza, Hamas mengatakan telah menyampaikan tanggapannya terhadap usulan Presiden AS Joe Biden.
Hamas dan kelompok militan Jihad Islam Palestina (PIJ) yang lebih kecil juga mengatakan mereka akan “berperilaku positif” untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang dalam pernyataan bersama kepada mediator Qatar dan Mesir pada Selasa malam.
Isi sebenarnya dari jawabannya pada awalnya masih belum jelas. Pernyataan itu hanya mengatakan bahwa prioritas Hamas dan Jihad Islam adalah mengakhiri perang di Gaza dan menarik tentara Israel sepenuhnya. “Kami telah menerima tanggapan yang dikirimkan Hamas ke Qatar dan Mesir,” kata Direktur Komunikasi Dewan Keamanan Nasional, AS John Kirby.
“Kami sekarang sedang mengevaluasi mereka,” singkatnya.
Pada akhir Mei lalu, Presiden AS Joe Biden secara mengejutkan menyampaikan rencana tiga tahap gencatan senjata dalam perang Gaza. Rencana tersebut menyerukan gencatan senjata sementara untuk dipatuhi dan sekelompok sandera Israel tertentu akan dibebaskan selama waktu tersebut.
Sebagai imbalannya, warga Palestina yang dipenjara di Israel akan dibebaskan. Pada fase berikutnya, pertempuran akan berhenti secara permanen dan sandera yang tersisa akan dibebaskan.
Menurut rancangan tersebut, rekonstruksi Jalur Gaza harus dimulai pada tahap akhir.
Menurut AS, hanya Hamas yang belum menyetujui rencana tersebut. Namun, sejauh ini belum ada persetujuan yang jelas dan terbuka dari pemerintah Israel.
Dewan Keamanan PBB kini telah mendukung usulan tersebut dan baru-baru ini mengadopsi resolusi terkait. (top/*/ultra palestine/FOCUS online,Israel, Hamas & der Nahe Osten)