Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Memprihatinkan, Menteri Arifah Dorong Kolaborasi Semua Pihak
BANGGAI, OKENESIA.COM-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih memprihatinkan.
Survei KemenPPPA pada 2024 menyimpulkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Hasil survei juga menunjukkan, 1 dari 2 anak pernah mengalami kekerasan, terutama kekerasan emosi.
“Kekerasan (terhadap perempuan) terbanyak adalah kekerasan seksual,” ujar Menteri Arifah dalam acara ramah-tamah dan dialog bersama Menteri PPPA, Minggu (24/8/2025), di Rooftop Kilo 5, Luwuk Selatan.
Dialog tersebut dihadiri oleh Bupati Banggai Amirudin, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Ratna Susianawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah Rudi Dewanto, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Ramli Tongko, Ketua TP PKK Banggai Syamsuarni Amirudin, bersama para kepala Dinas P2KBP3A se-Sulawesi Tengah.
Menteri Arifah juga mengungkapkan, pada 2024, sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kekerasan pada anak di Sulawesi Tengah paling banyak terjadi di Kabupaten Buol dengan 67 korban. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan terbanyak di Kota Palu, yakni 55 korban. Sementara di Kabupaten Banggai, sepanjang 2024 ada 13 kasus kekerasan terhadap anak dan 9 kasus kekerasan terhadap perempuan.
“Angka yang ada dalam Simfoni ini belum angka yang sesungguhnya. Ini masih fenomena gunung es karena masih banyak korban yang belum berani bercerita, belum berani mengungkapkan apa yang mereka alami,” kata Menteri Arifah.
KemenPPPA juga mencatat, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Sulawesi Tengah pada 2023 sebesar 58,54 atau di bawah rata-rata nasional (63,83). “Masih perlu upaya perlindungan anak ini dipercepat,” kata dia.
Oleh karena itu, Menteri Arifah mendorong kerja sama dari semua pihak dalam menuntaskan persoalan tersebut. “Sesuai amanat Bapak Presiden, kita nggak bisa kerja sendiri, semua harus berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya.
Tiga program yang digagas KemenPPPA untuk menangani persoalan perempuan dan anak, yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), Call Center Sapa 129, dan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
“Kita kolaborasi dengan kementerian dan seluruh lembaga, dan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kekerasan hingga di tingkat desa/kelurahan,” tandasnya. (top/*)
