BANGGAI, OKENESIA.COM- DPRD Banggai menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jumat (12/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I, I Putu Gumi, serta dihadiri para anggota dewan.
Bupati Banggai, Amirudin, bersama unsur Forkopimda juga tampak hadir dalam sidang tersebut.
Agenda rapat dimulai dengan pembacaan laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai yang disampaikan Panji Syahputra selaku juru bicara.
Laporan tersebut menyoroti berbagai catatan dan rekomendasi penting terkait optimalisasi penggunaan anggaran daerah.
Banggar menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik agar penyerapan anggaran berjalan maksimal.
Selain itu, pemerintah daerah diingatkan untuk memangkas belanja seremonial yang dinilai tidak prioritas, seperti pengadaan pakaian dan kendaraan dinas, serta mengalihkannya pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sorotan lain adalah soal pengendalian inflasi. Banggar mendesak agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali diaktifkan secara lebih agresif, tidak hanya sebatas rapat, melainkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar dan mencegah lonjakan harga.
Isu strategis lain yang turut disampaikan yakni penyelesaian konflik tapal batas, perlindungan kawasan lumbung pangan dari ancaman alih fungsi lahan menjadi industri nikel, serta fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Banggar juga meminta agar pengangkatan guru difokuskan untuk daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik, serta memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak. Pada sektor kesehatan, efisiensi anggaran diimbau diarahkan pada pemeliharaan puskesmas dan peningkatan gizi masyarakat dibanding perjalanan dinas. Evaluasi juga diminta dilakukan terhadap aplikasi ambulans daring yang dinilai memakan biaya besar namun belum efektif.
Di sektor ekonomi, Banggar DPRD Banggai mendorong percepatan pembangunan TPI Plus di wilayah penghasil ikan agar nelayan mendapat nilai tambah hasil tangkapan.
Selain itu, operasi pasar harus digencarkan guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan menekan inflasi, termasuk penindakan tegas terhadap oknum pangkalan LPG nakal.
Banggar juga menekankan perlunya kajian ulang terhadap penetapan pajak makanan-minuman agar sesuai dengan daya beli masyarakat, serta optimalisasi retribusi dari berbagai sektor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Catatan lainnya termasuk evaluasi pelimpahan kewenangan anggaran kepada camat, serta tindak lanjut dugaan penyelewengan dana BLT di Desa Pohi.
Semua catatan dan saran ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah agar pengelolaan keuangan berjalan lebih efektif, efisien, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (top)
