BANGGAI, OKENESIA.COM- Bupati Banggai, Amirudin merespon sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai yang tertuang dalam laporan kinerja di momen rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2025, Jumat (12/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I, I Putu Gumi serta dihadiri sejumlah anggota dewan.
Setelah menyampaikan pendapat akhir atas pembahasan APBD Perubahan 2025 itu, Bupati Amirudin kemudian menjelaskan beberapa hal sorotan banggar yang menghendaki Pemda Banggai melakukan efisiensi anggaran.
Bupati Amirudin menegaskan pentingnya rasionalisasi belanja daerah agar APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mengaku telah menginstruksikan Sekda Banggai selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memangkas anggaran yang tidak prioritas.
Anggaran sifatnya seremonial, Bupati Amirudin telah memerintahkan agar belanja OPD yang tidak mendesak dipangkas, supaya dana bisa terserap untuk kepentingan orang banyak.
Isu strategis juga ikut mengemuka dalam rapat, mulai dari penyelesaian konflik tapal batas, perlindungan kawasan lumbung pangan dari ancaman alih fungsi lahan akibat industri nikel, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Banggar DPRD menyoroti perlunya pengangkatan guru di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas sekolah rusak, serta efisiensi anggaran kesehatan. Mereka meminta agar alokasi dana lebih diprioritaskan untuk pemeliharaan puskesmas dan peningkatan gizi masyarakat dibanding perjalanan dinas. Selain itu, evaluasi terhadap program ambulans daring juga didorong, karena dinilai menelan biaya besar namun belum efektif.
Menanggapi hal itu, Bupati Amirudin memastikan komitmennya. Ia menyebut, jika anggaran memungkinkan, pemerintah daerah akan mengusulkan formasi PPPK khusus guru.
Pada sektor kesehatan, ia berjanji akan melengkapi seluruh puskesmas dengan kendaraan ambulans.
Sementara sorotan alih fungsi lahan, Bupati Amirudin menekankan bahwa tidak ada alih fungsi lahan. Terutama di wilayah lumbung pangan. Investasi pertambangan tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan masyarakat. (top)
