Fraksi Gerindra Soroti Penurunan Fiskal, Pelayanan Publik & Efisiensi Belanja Rancangan APBD Banggai 2026
BANGGAI, OKENESIA.COM- Fraksi Partai Gerindra DPRD Banggai menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Pengantar Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Graha Dongkalan, Selasa (25/11/2025).
Nota keuangan tersebut disampaikan Bupati Banggai yang dibacakan oleh Sekretaris Kabupaten Ramli Tongko.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I, I Putu Gumi.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Suwardi, memaparkan sejumlah catatan kritis terkait kondisi fiskal, pelayanan publik, hingga arah kebijakan belanja daerah tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa APBD 2026 menghadapi tantangan berat sehingga membutuhkan pendekatan anggaran yang lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi Gerindra yang dipimpin Masnawati Muhamad ini mencatat bahwa kondisi fiskal daerah mengalami tekanan signifikan. Pada sisi pendapatan, APBD 2026 diproyeksikan turun 27,37 persen dibandingkan tahun 2025. Sementara itu, belanja daerah juga menurun dari Rp 3,256 triliun menjadi Rp 2,725 triliun, atau turun sekitar 16,32 persen.
Hingga 24 November 2025, serapan anggaran baru berada di angka 60,31 persen. Bahkan serapan belanja pegawai masih sekitar 43,07 persen. Fraksi Gerindra menilai capaian ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih ketat terhadap kinerja OPD.
Terkait sektor kesehatan, Fraksi Gerindra menyoroti alokasi belanja RSUD Luwuk yang mencapai 5,54 persen dari total APBD 2025. Alokasi besar itu dinilai harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Gerindra mendorong pemerintah melakukan evaluasi terarah terhadap BLUD RSUD Luwuk, termasuk analisis potensi pendapatan, retribusi daerah, hingga perencanaan pembangunan gedung RSUD yang sebelumnya direncanakan tujuh lantai. Fraksi menilai cukup tiga lantai saja dengan mempertimbangkan mitigasi bencana, keselamatan, hingga pengelolaan limbah.
Fraksi juga meminta peningkatan layanan Puskesmas di kecamatan, terutama yang jauh dari RSUD Luwuk, dengan peningkatan status menjadi Puskesmas Type C agar pelayanan kesehatan lebih merata.
Dalam evaluasinya terhadap Dinas PUPR, Fraksi Gerindra menyoroti pembagian anggaran sebesar Rp 333,9 miliar yang dinilai tidak proporsional.
Hanya Rp 64,8 miliar digunakan untuk penyelenggaraan jalan, sementara Rp 209,2 miliar dialokasikan untuk penataan gedung.
Fraksi Gerindra menilai anggaran infrastruktur jalan dan jembatan perlu ditingkatkan karena sangat berpengaruh pada aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu proyek yang diusulkan adalah pembangunan jembatan di Desa Uwedulo, Kecamatan Toili Barat, yang merupakan akses vital bagi petani.
Dalam kerangka kebijakan ekonomi makro daerah, APBD 2026 ditargetkan mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 5 persen, menurunkan angka pengangguran dari 3,11 persen menjadi 2,59 persen, serta menekan angka kemiskinan hingga 5 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Fraksi Gerindra menekankan agar alokasi belanja diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, pengendalian inflasi, serta penurunan ketimpangan pendapatan.
Fraksi Gerindra menilai pembangunan infrastruktur pedesaan harus menjadi prioritas. Ini mencakup pembangunan jalan usaha tani, akses ke sentra produksi, serta penguatan sarana nelayan melalui teknologi tepat guna.
Sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan disebut harus mendapat perhatian karena berpengaruh langsung pada ketahanan pangan daerah.
Fraksi Gerindra turut menyoroti rencana alokasi pembiayaan bagi PT Banggai Energi Utama sebesar Rp 3,8 miliar pada APBD 2026. Evaluasi menyeluruh terhadap BUMD tersebut dinilai penting, terutama aspek kinerja, keuangan, serta realisasi kerja yang terkait participating interest 10 persen.
Meski memberikan catatan kritis, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Fraksi berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang terukur dan tepat untuk memastikan APBD 2026 mampu menjawab tantangan fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (top)
