DONGGALA, OKENESIA.COM- Pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dana desa tahun anggaran 2026 yang signifikan memicu kekhawatiran di tingkat desa.
Penundaan sejumlah proyek infrastruktur dan penyesuaian operasional menjadi dampak nyata dari kebijakan pusat tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Donggala, Sadrik, menekankan agar masyarakat tetap tenang dan menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional.
“Kami memahami sepenuhnya keresahan warga dan perangkat desa mengenai penurunan alokasi dana desa. Ini adalah situasi fiskal yang sulit bagi kita semua. Namun, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah kita,” ujar Sadrik, yang juga menjabat Kepala Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kamis (29/01/2026).
Sadrik menyampaikan tiga langkah strategis untuk menjaga stabilitas desa di tengah keterbatasan anggaran:
Pemerintah desa tetap berkomitmen memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan meskipun anggaran berkurang.
Memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan pemangkasan anggaran, asalkan dilakukan secara damai dan sesuai koridor hukum tanpa mengganggu ketertiban umum.
Mengajak warga memperkuat semangat gotong royong untuk memelihara fasilitas desa yang sudah ada, di tengah keterbatasan anggaran fisik.
“Keamanan desa adalah aset kita yang paling berharga saat ini. Jangan sampai kesulitan ekonomi akibat pemangkasan anggaran ini justru ditambah dengan munculnya berbagai polemik di masyarakat,” tegas Sadrik.
Langkah ini diharapkan dapat menenangkan warga, sekaligus menjaga kerukunan dan keberlangsungan pelayanan desa meski di tengah pengurangan anggaran yang cukup signifikan. (top/*)
