Hamas Tolak Kehadiran Tentara Indonesia Jika Tidak Netral & Jadi Alat Israel
JAKARTA, OKENESIA.COM- Tokoh senior Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Usama Hamdan, menegaskan kembali penolakan rakyat Palestina terhadap segala bentuk perwalian dari pihak manapun.
Demikian informasi yang disadur dari Al Jazeera Mubasher, Kamis (12/2/2026).
Menurut Hamdan, setiap kekuatan internasional yang datang ke Jalur Gaza harus membatasi tugasnya hanya di perbatasan, untuk mencegah agresi Israel dan menghentikan pelanggaran gencatan senjata, tanpa ikut campur dalam urusan internal Gaza.
Pernyataan ini disampaikan Hamdan saat menjawab pertanyaan program Al-Masaiya di Al Jazeera Mubasher terkait pengumuman Indonesia yang akan mengirim ribuan tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Ia menjelaskan bahwa Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia, menegaskan bahwa pasukan internasional harus bersikap netral, tidak menggantikan peran rakyat Palestina, maupun menjadi alat Israel.
“Misi mereka harus terbatas pada memisahkan warga Palestina dan pasukan pendudukan, serta mencegah agresi tanpa ikut campur urusan warga,” ujar Hamdan.
Hamdan menekankan bahwa faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, tetap mendukung Komite Administratif yang mengelola urusan Gaza.
Setiap upaya memanfaatkan pasukan internasional untuk melemahkan kehendak rakyat Palestina atau menghadapi perlawanan akan ditolak sepenuhnya.
Menanggapi laporan New York Times terkait rancangan pelucutan senjata, Hamdan menegaskan bahwa senjata Palestina sah menurut hukum internasional dan menjadi hak rakyat Palestina selama pendudukan Israel masih ada.
Ia menyebut perlawanan Palestina sejak 1917 berpegang pada prinsip merebut kembali tanah dan mencapai kemerdekaan nasional.
“Senjata ini tidak akan ditinggalkan sebelum tujuan tercapai, yaitu berdirinya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota,” tegas Hamdan.
Hamdan juga menolak gagasan pembekuan senjata atau gencatan senjata jangka panjang, menyebutnya hanya perdebatan politik dan bukan kebijakan resmi Hamas.
Menurutnya, senjata perlawanan adalah hak nasional yang sah dan tidak bisa ditawar.
Hamdan menuduh Israel menghambat pelaksanaan kesepakatan, termasuk masuknya bantuan medis dan rehabilitasi fasilitas publik.
Ia juga mengkritik keikutsertaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Dewan Perdamaian Internasional, menyebutnya sebagai “lelucon zaman modern” karena Netanyahu masih dicari Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan genosida.
“Penerimaan Netanyahu di dewan ini menimbulkan pertanyaan tentang makna perdamaian di kawasan,” ujar Hamdan.
Meski menghadapi agresi dan hambatan, Hamdan menegaskan Hamas tetap melanjutkan perlawanan dengan strategi matang.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan mediator di Doha, Kairo, dan Ankara untuk memastikan hak-hak Palestina dijalankan dan stabilitas internal terjaga.
Hamdan juga menanggapi kabar penerbitan konstitusi Palestina oleh Presiden Mahmoud Abbas, mengatakan Hamas akan mengeluarkan sikap resmi terkait rancangan tersebut.
Ia menekankan pentingnya legitimasi dan demokrasi dalam sistem politik Palestina.
Indonesia menjadi negara pertama yang berencana mengirim ribuan tentara untuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza, sesuai rencana Presiden AS Donald Trump.
Misi ini ditujukan untuk memisahkan warga Palestina dari pasukan pendudukan Israel dan mencegah pelanggaran gencatan senjata, namun menuai kritik karena berisiko menghadapi konflik dengan Hamas. (top/*/Al-Jazeera)
