Ketua DPRD Banggai Warning Pemda: Anggaran 2027 Harus Prioritaskan Kepentingan Masyarakat
BANGGAI, OKENESIA.COM- Ketua DPRD Banggai, H. Saripudin Tjatjo, SH, me-warning Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai agar penyusunan anggaran tahun 2027 benar-benar mengedepankan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan menjelang rapat paripurna DPRD Banggai dengan agenda penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung Rabu (18/8/2026) pagi sekitar pukul 09.00 Wita. Bupati Banggai, Amirudin, dijadwalkan hadir dalam agenda tersebut.
Om Arif-sapaan karib Saripudin Tjatjo menegaskan, program yang akan dituangkan dalam APBD 2027 harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami sangat mengharapkan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, program 2027 itu diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat. Itu yang harus diutamakan,” tegas Arif Tjatjo kepada Okenesia.com via telepon WhatsApp, Selasa (18/8/2026).
Politisi partai berlambang pohon beringin rindang ini menyebut bahwa perhatian terhadap prioritas pembiayaan menjadi penting agar anggaran daerah tidak hanya terserap untuk program yang bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 sendiri telah dilakukan secara berjenjang. Tahap awal pembahasan berlangsung di tingkat komisi DPRD Banggai sejak 4 hingga 7 Agustus 2026.
Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai pada 12 Agustus 2026.
Setelah KUA-PPAS ditetapkan melalui rapat paripurna, dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD 2027.
Dalam proses selanjutnya, TAPD akan menyusun rancangan APBD dengan mencermati berbagai aspek, termasuk hasil pembahasan dan prioritas program yang telah disepakati melalui tahapan pembahasan di lembaga dewan.
Om Arif mengingatkan agar pengalaman pada tahun anggaran 2026 menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan anggaran tahun berikutnya.
Kenapa ia menegaskan prioritas anggaran, karena memasuki Agustus 2026, pelaksanaan pembangunan belum menunjukkan tanda-tanda yang signifikan. Salah satu persoalannya, kata dia, berkaitan dengan ketidakjelasan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.
Karena itu, kondisi tersebut diharapkan menjadi pelajaran dalam perencanaan APBD 2027, sehingga program pembangunan dapat disusun secara lebih terukur dan pembiayaannya disesuaikan dengan kemampuan serta kepastian anggaran.
DPRD Banggai pun berharap proses penyusunan APBD 2027 nantinya dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif. TOP
