Pendapatan Transfer Dominasi APBD Banggai, PAD Hanya Rp253 Miliar

BANGGAI, OKENESIA.COM- Sumber anggaran yang melekat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai dari tahun ke tahun masih didominasi pendapatan transfer, baik transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

APBD Perubahan tahun anggaran 2024 ini misalnya, dari tiga sumber pendapatan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah atau PAD, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, anggaran terbesar adalah pendapatan transfer.

Kondisi keuangan daerah itu disampaikan Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili saat membacakan dokumen pengantar nota keuangan Pemda Banggai 2024 di rapat paripurna DPRD Banggai agenda pengantar nota keuangan Rancangan Perda Banggai tentang Perubahan APBD Banggai tahun anggaran 2024.

Agenda rapat paripurna Dewan Banggai itu dipandu Wakil Ketua I, Samsulbahri Mang, Rabu 14/8/2024) sore.

Penopang APBD Banggai itu, yakni, PAD misalnya menyumbang pundi-pundi keuangan daerah sebesar Rp253 miliar. Pendapatan transfer mencapai Rp2,8 triliun, sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp27 miliar

Wabup Furqanuddin menyebutkan bahwa berdasarkan kesepakatan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), pendapatan daerah sebesar Rp3,173 triliun.

Sementara belanja daerah sebesar Rp3,362 triliun. Mengalami peningkatan sebesar 5,16 persen dari belanja daerah sebelumnya.

Belanja daerah itu terinci, belanja operasi sebesar Rp2.206 triliun. Terdiri dari, belanja pegawai Ep1.042 triliun, belanja barang dan jasa Rp1.023 triliun lebih, belanja subsidi Rp134 miliar lebih, belanja bantuan sosial Rp5 miliar lebih.

Belanja modal pada Perubahan APBD diperkirakan sebesar Rp729 miliar lebih. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp11 miliar lebih, belanja transfer sebesar Rp415 miliar lebih.

Berikutnya, pembiayaan daerah sebesar Rp202 miliar lebih, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (Silpa) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Sementara untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp13 miliar lebih yang diperuntukkan penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah.

Wabup Furqanuddin menyebut bahwa APBD itu diharapkan akan meningkatkan target capaian rencana program dan kegiatan yang telah direncanakan di samping fokus pada pemenuhan mandatory spanding fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan dan pengembangan SDM. Terutama dalam hal pemenuhan SPM serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sehingga lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menjaga keberhasilan pembangunan yang telah dicapai,” ungkap Wabup Furqanuddin. (top)