BANGGAI, OKENESIA.COM- Komisi III DPRD Banggai menyoroti lambatnya pelaksanaan program dan serapan anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Banggai yang dinilai sangat rendah jelang akhir tahun anggaran 2025.
Dalam rapat evaluasi APBD yang digelar di ruang rapat DPRD Banggai, Rabu (29/10/2025), anggota Komisi III, Helton Abd. Hamid membeberkan serapan anggaran pada dinas tersebut baru mencapai 38 persen dari total lebih Rp120 miliar.
“Sudah akhir Oktober, tinggal dua bulan lagi tahun berakhir. Program yang belum terlaksana ini rawan tidak tuntas,” ujar Helton.
Helton juga menyoroti tambahan anggaran sekitar Rp500 juta dalam APBD Perubahan 2025 yang dinilai justru berpotensi tidak maksimal pelaksanaannya. “Daripada dipaksakan ujung-ujungnya tidak selesai, lebih baik menjadi Silpa,” tegas wakil rakyat asal Partai Golkar ini.
Senada, Batia Sisilia Hadjar menyatakan kekhawatiran terkait pola pelaksanaan kegiatan yang baru dikebut di penghujung tahun.
“Kita minta jaminan dari kepala dinas bahwa semua program yang sudah teranggarkan tetap jalan,” pinta Batia yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Banggai ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas TPHP Banggai, Subhan Lanusi, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengupayakan percepatan pelaksanaan program. Namun terdapat kendala perubahan dalam proses verifikasi lapangan.
“Contohnya kami mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, tapi setelah pengecekan CPCL berubah menjadi jalan kantong produksi. Hal-hal seperti ini mempengaruhi jadwal pelaksanaan,” terangnya.
Pernyataan Subhan soal adanya kesan intervensi para wakil rakyat dalam proses tersebut dibantah Helton.
Ia menegaskan bahwa koordinasi seharusnya dilakukan sejak masa pra-musrenbang agar program bisa terkonfirmasi dengan baik kepada pemerintah kecamatan hingga desa.
Di penghujung rapat, Subhan memastikan komitmennya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD sebelum tahun anggaran 2025 ditutup. “Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar semua kegiatan bisa terlaksana,” tegasnya. (top)
