Banggar Dewan Banggai Soroti Ketimpangan Distribusi Anggaran Wilayah di Agenda KUA PPAS 2026
BANGGAI, OKENESIA.COM- Anggota Badan Anggaran (Banggar( DPRD Banggai, Irwanto Kulap menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antar wilayah di kabupaten bermotto “Momposaangu Tanga Mombulakon Tano”.
Sorotan itu mencuat di agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2026. Agenda itu dipandu Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo didampingi Wakil Ketua I, Wardani Murad Husain, Wakil Ketua II, I Putu Gumi serta sejumlah anggota Banggar DPRD Banggai.
Pihak Pemda Banggai dikomandoi Sekkab Banggai, Ramli Tongko sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agenda itu berlangsung di salah satu ruang rapat DPRD Banggai, Senin (17/11/2025).
Wanto-sapaan karib wakil rakyat asal partai berlambang pohon beringin rindang ini menyebut bahwa dari 24 kecamatan di Kabupaten Banggai, masih terdapat tiga kecamatan yang tergolong sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, yakni Pagimana, Nuhon dan Bunta.
Menurut Wanto, APBD semestinya menjadi instrumen stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah miskin.
Ia menegaskan perlunya pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar kecamatan. Anggaran pemerintah harus terdistribusi dengan adil. Jika tidak, maka pemerataan pembangunan hanya lah sebuah ungkapan semata.
Ia mengungkapkan bahwa ketimpangan anggaran sudah terlihat sejak pembahasan KUA–PPAS tahun 2024 dan kembali muncul dalam dokumen KUA–PPAS 2026. Karena itu, Wanto meminta TAPD Banggai menguraikan secara detail nominal anggaran per kecamatan.
“Tahun lalu ada kecamatan yang hanya mendapat Rp5 miliar, sementara yang lain dapat hingga Rp20 miliar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri yang menciptakan kesenjangan antar wilayah,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Banggai lainnya, Masnawati Muhammad, menambahkan bahwa dalam arah kebijakan pemerintah daerah, perhatian pembangunan diarahkan pada tiga wilayah prioritas. Namun ia mengingatkan bahwa masih ada kecamatan yang kondisinya jauh lebih parah dibanding tiga wilayah miskin yang sudah disebutkan.
“Balantak Utara dan Mantoh seharusnya juga mendapat perhatian khusus karena kondisi sosial-ekonominya masih sangat memprihatinkan,” kata Masnawati.
Melalui pembahasan KUA–PPAS 2026 ini, DPRD Banggai berharap pemerintah daerah memberikan keberpihakan yang lebih jelas terhadap wilayah-wilayah tertinggal agar pembangunan berjalan merata dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan. (top)
