BANGGAI, OKENESIA.COM- DPRD Banggai menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai akhir Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/4/2026).
Rapat dipandu Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua Wardani Murad Husain dan I Putu Gumi.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin, menyampaikan LKPJ mewakili Bupati Banggai.
Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut memuat capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025, termasuk kondisi keuangan daerah.
Salah satu poin utama dalam laporan tersebut adalah belum tercapainya target pendapatan daerah.
Dari target sebesar Rp2,942 triliun, realisasi hanya mencapai Rp2,688 triliun.
Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui target. Dari target Rp294 miliar, realisasi mencapai Rp305 miliar atau 103 persen.
Penurunan terjadi pada sektor pendapatan transfer. Dari target Rp2,6 triliun, realisasi hanya Rp2,358 triliun atau sekitar 89 persen.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah, termasuk hibah pemerintah, hampir mencapai target, yakni Rp24,4 miliar dari target Rp24,8 miliar atau 98 persen.
Di sisi belanja, pemerintah daerah mencatat realisasi sebesar Rp3,052 triliun dari target Rp3,316 triliun atau sekitar 92 persen. Belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Belanja operasi terealisasi Rp2,43 triliun. Belanja modal yang kerap diidentikkan dengan belanja publik ditargetkan sebesar Rp640 miliar. Terealisasi Rp616 miliar, sekitar Rp24 miliar belanja modal tak terbelanjakan.
Berikutnya, belanja tak terduga ditargetkan sebear Rp6 miliar, terealisasi Rp400 juta rupiah (0,62 persen).
Belanja transfer, ditargetkan Rp410 miliar, realisasi Rp392 miliar.
Secara keseluruhan, kondisi ini berdampak pada defisit anggaran yang mengalami penurunan sekitar Rp373 miliar, dengan realisasi penurunan sekitar Rp360 miliar lebih.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah mengoptimalkan pembiayaan sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada penetapan 2025 tercatat nihil. (top)
