Proyeksi Belanja Modal Banggai 2024 Turun
BANGGAI, OKENESIA.COM- Proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banggai, tahun anggaran 2024 memang kelihatan naik. Khususnya dari sisi pendapatan daerah yang mencapai hingga Rp2,4 triliun. Namun sedihnya, belanja yang didistribusikan untuk kepentingan pembiayaan publik, yakni belanja modal mengalami penurunan.
Struktur rancangan anggaran itu tergambar dalam pengantar nota keuangan yang disampaikan Bupati Banggai, Amirudin saat gelaran rapat paripurna DPRD Banggai, Kamis (12/10/2023).
Bayangkan, tahun anggaran 2023, struktur APBD Banggai memproyeksikan belanja modal sebesar Rp380 miliar lebih, lalu di Perubahan APBD 2023, terjadi kenaikan sekira Rp4 miliar lebih menjadi Rp384 miliar lebih. Di proyeksi Rancangan APBD Banggai tahun anggaran 2024, belanja modal bukannya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tapi malah turun. Yakni, diproyeksikan sebesar Rp352.991.362.038. Alokasi anggaran turun mencapai Rp32 miliar lebih.
Anggaran belanja modal ini digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
Justru yang terjadi kenaikan di belanja operasi. Tahun 2023, belanja operasi sebesar Rp1,686 triliun lebih, sedangkan proyeksi tahun 2024 menjadi RpRp1,703 triliun lebih. Naik sekira Rp100 miliar lebih.
Berikutnya, belanja tak terduga. Tahun 2023, belanja ini diproyeksikan sebesar Rp7,789 miliar lebih. Sedangkan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp8,408 miliar lebih, naik sekira Rp600 juta lebih.
Belanja transfer ketika di penetapan APBD 2023 diproyeksikan sebesar Rp373 miliar lebih dan proyeksi tahun 2024 sebesar Rp373 miliar lebih. Belanja transfer tidak terjadi pergerakan.
Berikutnya adalah pendapatan yang ditopang dari berbagai sumber. Tahun 2023, proyeksi Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar Rp264 miliar lebih, di perubahan anggaran 2023 justru proyeksi PAD turun menjadi Rp239 miliar lebih, sedangkan proyeksi PAD tahun 2024 sebesar Rp253 miliar lebih. Terjadi kenaikan.
Berikutnya adalah pendapatan transfer. Pendapatan ini di tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp1,945 triliun lebih (setelah perubahan), sedangkan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1,122 triliun.
Terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di tahun 2023, diproyeksikan sebesar Rp24 miliar lebih, dan pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp27 miliar lebib.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan hibah, berupa uang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Amirudin saat rapat paripurna menjelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, terdiri atas program penunjang urusan pemerintah daerah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, dan unsur pengawasan.
Selain itu, belanja daerah juga mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah. (top)