BANGGAI, OKENESIA.COM- Dalam sepekan terakhir ini, harga beras di pasar tradisional mengalami kenaikan. Harga beras per liter sepekan kemarin, berada di kisaran Rp13.000 per Kg, namun akhir-akhir ini harga kebutuhan utama konsumsi itu menembus hingga Rp15.000 per kilogram. Fakta demikian menyulut perhatian Ketua DPRD Banggai, Suprapto.
Kepada pewarta via telepon WhatsApp, Kamis (29/2/2024) Suprapto mengakui, kenaikan harga beras terjadi secara nasional. Tak terkecuali di Kabupaten Banggai.
Elnino atau kekeringan melanda di mana-mana. Elnino memberikan beberapa dampak signifikan, seperti, kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen hingga kebakaran hutan dan lahan.
“Secara nasional Elnino terjadi di mana-mana. Cuma tidak bisa dipungkiri, biaya produksi mahal,” ungkap Suprapto.
Terhadap fakta demikian ungkap Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banggai ini, pemerintah daerah harus meramu program antisipasi. Program yang harus dilakukan pemerintah daerah kata Suprapto, mengurangi biaya mahal produksi bagi petani.
“Pemerintah daerah memang harus ambil bagian dengan mengintervensi sebagai upaya stimulus terhadap petani,” katanya.
Bentuk intervensi itu adalah memberikan bantuan kepada petani. Stimulus bantuan pemerintah daerah itu adalah bentuk antisipasi jangka pendek. Semisal, pengadaan alkon, karena di mana terjadi kekeringan.
Bentuk bantuan pemerintah lainnya adalah sarana produksi dalam bentuk pupuk. “Pupuk non subsidi mahal. Pemerintah pusat, sekarang memangkas pengadaan pupuk subsidi. Artinya, petani menderita, karena kemahalan pupuk,” ujarnya.
Kemahalan harga beras tutur Suprapto, tidak berdampak terhadap petani. “Harus banyak bantuan, seperti sarana produksi. Di satu sisi kita, bisa menekan biaya. Ada upaya bisa menurunkan (harga beras). Kalau hari ini diturunkan (harga beras) tanpa memberikan bantuan kepada petani, itu sama halnnya dengan memiskinkan petani,” sebut dia.
Apalagi kata Suprapto, banyak areal yang beralih lahan. Ia sempat meminta para pekerja media untuk menyajikan fakta kesulitan petani.
Langkah antisipasi dari pihak pemerintah daerah seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan operasi pasar dinilai Suprapto, kurang tepat.
“Pemberian bantuan alkon, bantuan pupuk itu sifatnya jangka pendek. Kalau itu tidak dilakukan, lama kelamaan tidak mau menanam padi. Hari ini, petani mengalami kesulitan. Kalau operasi pasar itu hanya sepihak, karena tidak menguntungkan bagi petani. Praktis, petani hanya jadi budak,” nilai Suprapto.
Di lain sisi kata dia, Bulog tidak bisa diharapkan untuk memberikan jaminan harga stabil terhadap petani. Bulog yang menerapkan profit oriented (orientasi keuntungan) tidak lagi membeli langsung ke petani. Pembelian beras oleh Bulog terhadap petani terbilang rendah. “Harga petani malah rendah. Bulog itu pada saat harga tinggi, tidak berani membeli ke petani. Tidak bisa jadi sandaran bagi petani,” sesalnya.
Suprapto mengaku, telah berkoordinasi dengan Pemda Banggai dalam hal ini Bupati Banggai untuk menyiapkan pengadaan sumur bor dan menambah jumlah pengadaan pupuk. “Ini kondisi realitas yang terjadi di tingkatan petani,” demikian Suprapto. (top)