Operasi Pasar Imbas Kenaikan Harga Beras Tak Menguntungkan Petani
BANGGAI, OKENESIA.COM- Ketua DPRD Banggai, Suprapto menilai, kebijakan pemerintah dengan melaksanakan operasi pasar sebagai upaya menekan kenaikan harga beras di pasaran tidak menguntungkan bagi petani.
Penilaian itu disampaikan Suprapto kepada pewarta menyikapi kenaikan harga beras di pasar-pasar tradisional hingga tingkat pengecer belakangan ini.
Operasi pasar yang biasanya dilaksanakan pemerintah daerah menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok sebut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banggai ini, kurang tepat.
Suprapto, wakil rakyat yang dipastikan melenggang kembali ke Parlemen Teluk Lalong untuk periode ke empatnya itu menilai operasi pasar kurang tepat, bukan tanpa dasar.
Menurut dia, secara kasat mata, operasi pasar hanya mampu menekan harga di semua level. Itu artinya, stabilitas harga hanya menguntungkan bagi konsumen, tapi tidak bagi petani. Sebab, kenaikan harga beras itu tidak memberi efek bagi petani sebagai produsen beras. Ya, harga beli beras tidak berbanding dengan harga jual. Petani, tidak mendapatkan efek dari kenaikan harga beras.
Sementara, petani diperhadapkan dengan biaya produksi yang semakin melambung tinggi. Belum lagi, kebutuhan pupuk mengalami kelangkaan. Fakta-fakta seperti ini, patut diwaspadai oleh pemerintah daerah. Sebab, petani bisa saja kehilangan semangat bercocok tanam dan beralih kepada tanaman lain. Atau, tanaman padi hanya sebatas mencukupi kebutuhan anggota keluarganya saja.
Nah, jika terjadi hal demikian, maka yang merugi adalah khalayak.
Olehnya itu, Suprapto yang memahami betul kondisi petani mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan program jitu terhadap petani.
“Pemberian bantuan alkon, bantuan pupuk itu sifatnya jangka pendek. Kalau itu tidak dilakukan, lama kelamaan tidak mau menanam padi. Hari ini, petani mengalami kesulitan. Kalau operasi pasar itu hanya sepihak, karena tidak menguntungkan bagi petani. Praktis, petani hanya jadi budak,” nilai Suprapto.
Elnino atau kekeringan melanda di mana-mana. Elnino memberikan beberapa dampak signifikan, seperti, kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen hingga kebakaran hutan dan lahan.
“Secara nasional Elnino terjadi di mana-mana. Cuma tidak bisa dipungkiri, biaya produksi mahal,” ungkap Suprapto.
Terhadap fakta demikian ungkap Suprapto, pemerintah daerah harus meramu program antisipasi. Program yang harus dilakukan pemerintah daerah kata Suprapto, mengurangi biaya mahal produksi bagi petani.
“Pemerintah daerah memang harus ambil bagian dengan mengintervensi sebagai upaya stimulus terhadap petani,” katanya.
Bentuk intervensi itu adalah memberikan bantuan kepada petani. Stimulus bantuan pemerintah daerah itu adalah bentuk antisipasi jangka pendek. Semisal, pengadaan alkon, karena di mana terjadi kekeringan.
Bentuk bantuan pemerintah lainnya adalah sarana produksi dalam bentuk pupuk. “Pupuk non subsidi mahal. Pemerintah pusat, sekarang memangkas pengadaan pupuk subsidi. Artinya, petani menderita, karena kemahalan pupuk,” ujarnya. (top)