Aktivitas Tambang Ancam Ratusan Hektare Sawah Mayayap
BANGGAI, OKENESIA.COM- Aktivitas tambang di Desa Trans Mayayap dan Desa Mayayap, Kecamatan Bualemo mengancam ratusan hektare sawah di dua desa itu. Padahal, produksi padi dari dua desa ini menjadi salah satu penyanggah kebutuhan beras di Kecamatan Bualemo, setelah Samaku.
Hasrim Rahim, kuasa hukum sekaligus mewakili warga dua desa itu mengungkap bahwa kondisi warga, khususnya mereka petani dan pekerja tani mengalami kesulitan. Debit air berkurang akibat aktivitas tambang kian menyulitkan petani dan pekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarga.
Ia merasa terpanggil untuk mengadvokasi warga yang terzalimi. Dalam kurun waktu tiga atau empat tahun sebut dia, lahan sawah petani tak lagi berproduksi maksimal. Di lain sisi, alihfungsi lahan dari sawah ke komoditi lainnya dilarang.
Pernyataan Hasrin Rahim itu terekam dalam momen rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II, DPRD Banggai menghadirkan sejumlah OPD lingkup Pemda Banggai, Camat Bualemo, dua kepala desa serta manajemen PT Integra. RDP yang dipandu Ketua Komisi III, Sukri Djalumang itu berlangsung di salah satu ruang rapat DPRD Banggai, Kamis (18/4/2024).
Ia menyeret masalah itu ke lembaga penyalur aspirasi rakyat, dengan harapan dapat dituntaskan akar masalahnya.
Terhadap kondisi yang dialami petani, Hasrin mendesak Pemda Banggai untuk menyiapkan program normalisasi sungai dan revitalisasi persawahan. Perlu diingat bahwa ratusan hektare lahan sawah di dua desa itu merupakan program pemerintah. “Mohon dewan mencarikan solusi terhadap kondisi yang dirasakan warga,” pinta Hasrin Rahim.
Pernyataan Hasrin Rahim itu dibenarkan Kepala Desa Mayayap maupun Kepala Desa Trans Mayayap yang diwakili salah satu kepala gapoktan.
Kondisi di dua desa itu, petani mengalami kesulitan. Mengecilnya debit air menyebabkan distribusi air ke sawah tak mencukupi. Akibatnya, kegiatan pertanian pangan menjadi mandek. Fakta miris ini memberi dampak besar bagi petani dan buruh tani.
Mewakili Kepala Dinas TPHP Banggai menyebut bahwa tahun 2006, dilaksanakan program optimasi sawah seluas 100 hektare. Setahun kemudian, tahun 2007 diprogramkan kembali cetak sawah 138 hektare.
Di dua desa itu menjadi sumber pangan, hampir 600 hektare luasan sawah. Dinas TPHP Banggai memberikan dukungan terhadap petani dengan membangun jaringan irigasi air tanah. Yakni, menggunakan sumur bor.
Diakui Dinas TPHP Banggai bahwa debit air memang kurang, sehingga susah menambah luasan persawahan.
Demikian halnya dengan alihfungsi, Dinas TPHP Banggai tak menampik. Areal persawahan beralih fungsi ke komoditi perkebunan.
Kondisi itu menjadi perhatian serius anggota Komisi II, DPRD Banggai, Masnawati Muhamad. Srikandi Teluk Lalong asal Partai Gerindra ini menekankan bahwa Pemda Banggai khususnya instansi teknis memfokuskan penanganan masalah yang mendera petani.
Masnawati menekankan agar Pemda Banggai tidak menunggu lama untuk melakukan peninjauan dan selanjutnya mengkaji serta menyajikan solusi.
Ketua Komisi II, Sukri Djalumang ketika memimpin agenda itu juga memberi perhatian serius terhadap masalah sawah yang mulai beralih fungsi.
Terhadap fakta demikian, Komisi II dalam kesimpulan rapat itu menekankan kepada Dinas TPHP Banggai, untuk menyikapi alih fungsi lahan serta mengintervensi dampak kerusakan sawah. (top)