YPSP Serukan Aksi Strategis Nasional Dukung Kemerdekaan Palestina
JAKARTA, OKENESIA.COM- Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP), lembaga non profit berkedudukan di Jakarta yang selama ini intens mengadvokasi kepentingan kemerdekaan Palestina secara resmi menyampaikan seruan terbuka kepada para pimpinan lembaga, yayasan, institusi, partai politik, dan badan pemerintahan untuk mengambil peran strategis dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Dalam surat resmi yang diterbitkan pada Senin (7/4/2025), Direktur YPSP, DR. Ahed Abo Al Atta menyampaikan apresiasi atas aksi-aksi solidaritas yang telah dilakukan oleh berbagai elemen bangsa, namun juga menegaskan bahwa skala krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi membutuhkan langkah yang lebih konkret dan terstruktur.
“Serangan terhadap warga sipil di Gaza semakin brutal, disertai dengan blokade total dan pelarangan bantuan kemanusiaan yang mengarah pada kelaparan massal,” tulis YPSP dalam surat tersebut yang diterima Okenesiq.com, sore ini.
“Upaya sistematis untuk mematahkan perlawanan dan mengguncang barisan dalam negeri terus digencarkan,” tegas Ahed.
YPSP juga mengungkapkan bahwa pendudukan Israel telah mengingkari kesepakatan gencatan senjata, dan secara aktif menargetkan warga sipil sambil menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan perlawanan.
Menurut YPSP, strategi Israel saat ini bertujuan untuk menjadikan Gaza wilayah yang tidak layak huni dan mendorong pengusiran paksa terhadap warga Palestina.
Menanggapi situasi ini, YPSP menyerukan kepada semua elemen strategis bangsa untuk menyusun peta jalan aksi yang konkret.
Lembaga-lembaga politik, organisasi masyarakat sipil, dan institusi media diminta untuk tidak hanya mengecam kejahatan kemanusiaan yang terjadi, tetapi juga membangun tekanan politik, diplomatik, hukum, dan ekonomi terhadap penjajah dan para pendukungnya.
“Tidak cukup hanya dengan sikap konvensional. Dibutuhkan langkah-langkah terfokus dan terjadwal untuk menekan kepentingan penjajah agar mereka tidak merasa aman dari konsekuensi,” jelas Ahed.
YPSP juga menekankan pentingnya budaya boikot, penguatan narasi perjuangan, dan pembentukan opini publik yang menentang normalisasi hubungan dengan penjajah.
YPSP berharap diplomasi kelembagaan, baik yang dilakukan partai politik, lembaga parlemen, maupun organisasi masyarakat sipil, dapat menjadi kekuatan pendorong yang melengkapi upaya diplomasi resmi pemerintah.
“Sejarah akan mencatat sikap semua pihak dalam peristiwa besar ini. Kami akan terus mengenang posisi dan inisiatif aktif Anda untuk generasi-generasi mendatang,” demikian ungkap DR. Ahed Abo Al Atta. (top/*)
