BANGGAI, OKENESIA.COM- Pembangunan tanggul yang dinilai tidak tepat sasaran serta belum berfungsinya jaringan air bersih selama dua tahun berturut-turut menjadi tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, di halaman Kantor Desa Sayambongin, Jumat (17/7/2026).
Massa menilai pembangunan yang dibiayai melalui dana desa tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
Mereka mempertanyakan pembangunan tanggul yang justru berada di lahan kosong di Dusun I, sementara rumah-rumah warga yang terancam abrasi berada di Dusun II.
Menurut massa aksi, pembangunan tanggul tersebut tidak pernah dibahas bersama masyarakat sehingga dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Warga menaruh harap pembangunan difokuskan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan perlindungan dari ancaman abrasi.
Selain tanggul, persoalan air bersih juga menjadi sorotan utama. Massa mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir pemerintah desa hanya merealisasikan pemasangan jaringan pipa, namun hingga kini air bersih belum juga mengalir ke rumah-rumah warga.
“Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami inginkan adalah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas salah seorang orator.
Dalam orasinya, massa juga menyoroti pengelolaan dana desa yang dinilai belum berpihak pada kepentingan warga.
Berbagai proyek dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Mereka menegaskan aksi tersebut bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah desa yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Selain itu, warga menilai transparansi penggunaan anggaran desa masih minim. Informasi mengenai pengelolaan dana desa dinilai tidak terbuka sehingga masyarakat kesulitan mengetahui peruntukan anggaran yang digunakan pemerintah desa.
Aliansi masyarakat juga menyinggung janji Kepala Desa Sayambongin, Ruslan Polopa, saat mencalonkan diri, yakni menghibahkan tanah untuk pembangunan lapangan sepak bola desa. Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi.
Melalui aksi itu, masyarakat berharap pemerintah desa lebih terbuka dalam mengelola anggaran serta memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan warga, terutama penyediaan air bersih dan pembangunan tanggul di lokasi yang terdampak abrasi.
Kepala Desa Sayambongin, Ruslan Polopa untuk melanjutkan diskusi di ruang pertemuan Kantor Desa Sayambongin.
Ruslan menguraikan satu per satu yang menjadi sorotan massa aksi.
Ia menjelaskan, abrasi pantai bukan berasal dari ADD maupun APBD Banggai, tapi APBD Sulteng. Pemdes Sayambongin telah mengajukan proposal yang dikirimkan ke Gubernur Sulteng, bukan untuk dusun I atau dusun II, tapi untuk Desa Sayambongin.
Kata Ruslan, tiga tahun berturut turut, tanggul dibangun di Dusun II, nanti sekarang dibangun di Dusun I. Ruslan ingin menunjukkan rasa keadilan kepada masyarakat.
Diletakkan di Dusun I dibangun, karena kapal kayu terbiasa bersandar di Sayambongin. Pemerintah desa ingin menjadikan hal itu sebagai perintis, agar kedepan bisa dibangun pelabuhan.
Masalah air bersih Ruslan juga menguraikan. Kata Ruslan air bersih bukan berasal dari dana desa, tapi dari APBD Banggai.
Akibat kondisi yang cukup ekstrem, maka pipa diganti menjadi pipa besi. Dua tahun berturut turut dibiayai APBD Banggai. Instansi teknis sudah melakukan pertemuan membahas masalah air bersih.
Kaitan dengan APBDes, Ruslan menekankan bahwa langkah transparansi sudah dilakukan. Seluruh program yang dibiayai APBDes dipajang dan diserahkan ke BPD Sayambongin sebagai perwakilan masyarakat.
Hal lain, Ruslan juga menunjukkan surat hibah yang telah diserahkan kepada Pemdes Sayambongin untuk dibangunkan sepakbola.
Di momen kampanye, ia hanya menyebutkan bahwa menghibahkan tanah untuk lapangan sepakbola, bukan membangun lapangan sepakbola. Bahkan, 200 pohon kelapa ditebang sebagai bukti komitmennya menghibahkan tanah tersebut. TOP
