BANGGAI, OKENESIA.COM- Komisi I, DPRD Banggai meminta aparat kepolisian segera menindaklanjuti proses hukum kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap anak berinisial di Kecamatan Luwuk Timur.
Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kasus tidak menimbulkan pertanyaan maupun konflik sosial di tengah masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Banggai, Lisa Sundari, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di salah satu ruang rapat DPRD Banggai, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Lisa Sundari dan dihadiri anggota Komisi I, masing-masing Kartini Akbar, Hari Sapto Adji, dan Mursidin.
Dalam rapat tersebut, Lisa menegaskan bahwa penanganan kasus harus mendapat perhatian serius.
Menurutnya, jangan sampai masyarakat mempertanyakan alasan kasus tersebut tidak segera diproses.
“Jangan sampai masyarakat bertanya, kenapa tidak diproses,” tegas Lisa.
Politisi partai berlambang pohon beringin rindang ini mengungkapkan, dalam kasus tersebut terduga pelaku diketahui berusia 76 tahun. Terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya.
Meski demikian, komisi membidani pemerintahan dan kesejahteraan rakyat itu memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan penanganan perkara tersebut.
Lisa menegaskan, pihaknya menginginkan agar proses hukum segera ditindaklanjuti oleh Polresta Banggai.
“Kami di dewan ini memberikan garis merah agar pelaku ini segera ditahan,” ujarnya.
Lisa menjelaskan, Komisi I juga mempertimbangkan kemungkinan penerbitan rekomendasi terkait penahanan terduga pelaku. Namun, sebelum mengambil langkah tersebut, pihaknya perlu berkomunikasi dengan bagian hukum.
Menurutnya, perhatian DPRD Banggai terhadap kasus ini tidak semata-mata berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga untuk mencegah munculnya konflik di tengah masyarakat.
“Kami tarik persoalan ini ke dewan, jangan sampai terjadi konflik di masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi I turut menekankan dua aspek penting yang perlu menjadi perhatian, yakni pendidikan dan pemulihan psikologis anak.
Karena itu, Dinas Pendidikan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) diharapkan mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangannya, khususnya dalam memberikan perhatian terhadap kondisi serta pendampingan psikologis anak.
Sementara itu, kepada Polresta Banggai, Komisi I meminta agar penanganan kasus dugaan asusila tersebut diproses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lisa menegaskan, penanganan perkara harus berjalan dengan baik, sekaligus memastikan kepentingan dan perlindungan terhadap anak menjadi perhatian utama. TOP
