BANGGAI, OKENESIA.COM- Anggota Komisi III, DPRD Banggai, H. Syafrudin Husain, meminta pengelolaan parkir di RSUD Luwuk tidak membebani masyarakat, khususnya keluarga pasien yang harus keluar masuk rumah sakit untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasien.
Menurut Syafrudin, sistem pengelolaan parkir di rumah sakit perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat. Sebab, pelayanan rumah sakit memiliki karakteristik berbeda dengan pusat perbelanjaan maupun fasilitas umum lainnya.
Hal itu disampaikannya kepada pewarta usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak RSUD Luwuk dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, Komisi III pada prinsipnya tidak mempersoalkan adanya tata kelola parkir di lingkungan rumah sakit. Namun, penerapannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak justru menambah beban keluarga pasien.
“Kita tetap membenarkan tata kelola parkir. Hanya saja, tidak boleh membebani masyarakat. Kita berbeda dengan kota-kota besar,” tegasnya.
Syafrudin menjelaskan, keluarga pasien kerap keluar masuk rumah sakit untuk mengurus berbagai keperluan, mulai dari membeli obat di luar, makanan, hingga kebutuhan lainnya.
Kondisi tersebut membuat keluarga pasien harus berulang kali melewati area parkir.
Jika setiap keluar masuk dikenakan tarif parkir, hal itu dinilai dapat memberatkan masyarakat yang sedang menghadapi kebutuhan pengobatan keluarga.
“Jangan memberatkan masyarakat. Keluarga pasien keluar masuk rumah sakit untuk mengurus berbagai keperluan pasien. Kalau harus terus membayar parkir, tentu ini memberatkan,” ujarnya.
Karena itu, Komisi III menyarankan agar pengelolaan parkir RSUD Luwuk dapat dilakukan secara mandiri oleh pihak rumah sakit tanpa melibatkan pihak ketiga.
Menurutnya, rumah sakit juga dapat melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan dan penataan parkir.
Kontrak kerja sama pengelolaan parkir saat ini baru akan berakhir pada Agustus 2027. Meski demikian, pembenahan perlu dilakukan sejak sekarang tanpa harus menunggu masa kontrak berakhir.
“Kita menyarankan untuk dikelola sendiri, tanpa menggunakan pihak ketiga. Kontrak memang selesai pada Agustus 2027, tetapi sembari menunggu berakhir, pembenahan harus dilakukan dari sekarang,” jelasnya.
Syafrudin juga mengingatkan bahwa pendapatan parkir bukanlah tujuan utama rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan. Terlebih, rumah sakit memiliki sumber pendapatan lain, termasuk klaim pelayanan dari BPJS Kesehatan.
Menurutnya, orientasi pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas. Kebijakan tarif parkir perlu disesuaikan dengan karakteristik rumah sakit dan kondisi masyarakat setempat.
“Jangan berdagang di pelayanan publik. Kasihan rakyat yang jadi korban. Harus ada kebijakan soal tarif,” tandasnya.
Ia menambahkan, kondisi rumah sakit di daerah tidak bisa disamakan dengan rumah sakit di kota-kota besar yang umumnya telah memiliki fasilitas lengkap sehingga kebutuhan pasien dan keluarganya dapat terpenuhi di dalam lingkungan rumah sakit.
Oleh karena itu, pertimbangan Komisi III DPRD Banggai dalam mendorong pembenahan pengelolaan parkir RSUD Luwuk adalah kondisi sosial masyarakat setempat, agar pelayanan kesehatan tidak disertai beban tambahan bagi keluarga pasien. TOP
