Komisi I DPRD Banggai Perjuangkan TKBM, Pelabuhan Teluk Lalong Diusulkan Kembali Dibuka

BANGGAI, OKENESIA.COM- Harapan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Teluk Lalong, Luwuk, untuk kembali mendapatkan pekerjaan mulai menemukan titik terang. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla), Kementerian Perhubungan, merespons positif usulan pembukaan kembali aktivitas bongkar muat kapal peti kemas di pelabuhan tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Banggai, Lisa Sundari, kepada Okenesia.com melalui sambungan telepon WhatsApp, Jumat (13/11/2026) merangkum hasil pertemuan dengan Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Lisa Sundari bersama anggota Komisi I DPRD Banggai, Ramli Mbani, Hari Saapto Adji, dan Rika Syarifudin, Mursidin, pihak KUPP Luwuk, Ketua INSA serta Pelindo.

Lisa menjelaskan, setelah bertukar pikiran mengenai persoalan TKBM Teluk Lalong, pertemuan itu menghasilkan kesimpulan bahwa aktivitas kapal peti kemas dapat kembali diakomodasi dengan sejumlah persyaratan.

“Intinya, demi rasa kemanusiaan dan keadilan, serta penghidupan dan pendapatan yang layak bagi TKBM, harus ada solusi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran,” ujar Lisa.

Menurutnya, Dirjen Perhubungan Laut menyampaikan bahwa kapal peti kemas dapat kembali masuk ke Pelabuhan Teluk Lalong sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan kepelabuhanan yang berlaku.

Ketentuan ukuran kapal yang dapat masuk di Pelabuhan Teluk Lalong sebut Lisa diusulkan Kepala UPP Luwuk. Solusi itu ditawarkan Kepala UPP Luwuk, agar aktivitas peti kemas di Pelabuhan Lalong tetap berjalan.

Wakil rakyat asal partai berlambang pohon beringin rindang ini menyebut, solusi tersebut juga sejalan dengan hasil pertemuan bersama Bupati Banggai, Amirudin, serta dorongan Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, kepada Komisi I untuk membantu menyelesaikan persoalan TKBM Teluk Lalong.

Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut aktivitas kapal peti kemas, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan bongkar muat.

“Bapak Bupati Banggai memikirkan bagaimana TKBM Teluk Lalong tetap memiliki pekerjaan. Mereka juga masyarakat Kabupaten Banggai yang harus mendapat perhatian. Jangan sampai seluruh aktivitas kapal terpusat di Pelabuhan Tangkiang, sementara bagaimana nasib TKBM di Teluk Lalong,” jelasnya.

Selain persoalan tenaga kerja, Lisa mengungkapkan bahwa Pelabuhan Teluk Lalong direncanakan masuk dalam program penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) tahun 2028.

Dalam perencanaan tersebut, pihaknya mendorong agar Teluk Lalong kembali dikeruk, ditata, dan diperbaiki sehingga dapat mendukung aktivitas kepelabuhanan yang lebih baik.

Ia menjelaskan, karakteristik Pelabuhan Teluk Lalong berbeda dengan Pelabuhan Tangkiang. Kapal yang beroperasi di Teluk Lalong nantinya harus menyesuaikan dengan kapasitas dan kondisi pelabuhan, termasuk ketentuan ukuran kapal demi menjamin keselamatan.

Lisa juga menyoroti tingginya biaya distribusi barang yang berdampak terhadap harga kebutuhan masyarakat. Jarak Pelabuhan Tangkiang menuju Kota Luwuk sekitar 40 kilometer sehingga aktivitas bongkar muat di Teluk Lalong diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Ia menaruh harap, pengembangan Teluk Lalong tidak hanya berorientasi pada aktivitas bongkar muat, tetapi juga mendukung sektor pariwisata.

Menurutnya, gagasan Bupati Amirudin untuk memperindah kawasan Teluk Lalong dapat dikembangkan menjadi kawasan yang lebih tertata, bahkan ke depan berpeluang disinggahi kapal pesiar.

“Jangan hanya berpikir untuk kebutuhan hari ini. Kita harus melihat ke depan. Kalau Teluk Lalong ditata dan diperindah, dampaknya bukan hanya bagi TKBM, tetapi juga menghidupkan UMKM dan sektor pariwisata,” katanya.

Lisa menambahkan, rencana pembukaan kembali Pelabuhan Teluk Lalong sebagai pelabuhan bongkar muat tetap harus dikaji dari sisi regulasi. Pemerintah juga perlu mengatur mekanisme operasional agar tidak menimbulkan monopoli maupun gesekan antarkelompok tenaga kerja.

Ia mengapresiasi respons positif Dirjen Perhubungan Laut terhadap berbagai usulan tersebut. Komisi I DPRD Banggai, kata dia, akan terus mengawal aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat agar persoalan TKBM Teluk Lalong dapat diselesaikan secara adil.

“Pak Ketua DPRD (Baca: DPRD Banggai) juga menegaskan agar persoalan ini diatur dengan baik. TKBM Teluk Lalong harus mendapatkan kesempatan dan penghidupan yang layak. Ini menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” demikian Lisa Sundari. TOP