Sempat Jadi Program Unggulan Pemda, Sekarang Begini Nasib BUMDes di Kabupaten Banggai
BANGGAI, OKENESIA.COM- Pemda Banggai memprogramkan bantuan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banggai, yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di desa sesuai dengan potensi yang dimiliki desa masing-masing.
Tidak tanggung-tanggung Bupati Banggai Amirudin Tamoreka menjanjikan akan memberikan anggaran sampai dengan 500 juta setiap BUMDes yang ada di Kabupaten Banggai.
Hanya saja dalam tiga tahun kepemimpinan Amirudin dan Furqanudin Masulili, program unggulan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Program unggulan ini berjalan terseok-seok seolah bukan program unggulan. Padahal ini adalah jaji politik yang disampaikan saat kampanye, yang musti menjadi fokus perhatian utama.
Sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Banggai baru membentuk 69 Bumdes dari 291 desa yang ada. Dan itu belum semuanya berjalan lancar. Belum semua juga BUMDes yang ada mendapatkan akses bantuan sampai dengan Rp500 juta sebagaimana yang disebut-sebut. Memang ada beberapa BUMDes yang telah mendapatkan akses bantuan sebesar Rp100 juta, namun tak ada pendampingan dan pembinaan secara serius.
Seperti BUMDes Dwipa Karya, di Desa Dwipa Karya, di Kecamatan Simpang Raya. BUMDes tersebut telah mendapatkan bantuan dana Rp100 juta sejak tahun 2021 dan menjalankan usaha galon air minum. Usahanya berjalan apa adanya tanpa ada pendampingan dari pemerintah daerah. Hasilnya, BUMDes ini belum bisa memberikan kontribusi PAD bagi desa.
Memang ada satu desa yang disebutkan memiliki BUMDes yang berjalan baik. Seperti yang ada di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon. Namun sebagian besar desa desa di Kecamatan Simpang Raya, Bunta dan Nuhon, mengaku belum mendapatkan bantuan untuk BUMDes sebagaimana yang menjadi program unggulan Pemda Banggai itu.
Di Desa Tetesulu, Kecamatan Nuhon, saat ini pemerintah desa dan pengurus BUMDesnya baru menyusun proposal untuk pendapatkan bantuan dana. Mereka dijanjikan akan mendapatkan bantuan Rp100 juta.
“Ini masih sementara susun proposal, sudah di telpon-telpon dari dinas PMD disuruh masukan proposal,” kata Ketua BUMDes Kampung Konau Desa Tetesulu, yang didampingi Sekdes Tetesulu, saat ditemui Kamis (12/9/2024).
Nasib program BUMDes di daerah ini tampaknya belum menjadi perhatian utama. Padahal, jika melihat dokumen RKPD tahun 2024, ada delapan fokus pembangunan pemerintah daerah di tahun 2024, salah satunya adalah ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal dan pemanfaatan teknologi, yang program unggulannya adalah 1 BUMDes Rp500 juta.
Dinas PMD Kabupaten Banggai sebetulnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pengelolaan BUMDes ini. Namun, belanjanya hanya berkisar pada kepentingan aparatur saja.
Misalnya pada tahun 2024 Dinas PMD melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dengan anggaran sebesar Rp739.942.150, yang dalam belanjanya hanya berkutat pada belanja ATK, honorarium, hingga perjalanan dinas.
Soal bantuan BUMDes ini, memang dijanjikan akan diberikan hingga mencapai Rp500 juta. Itu jika BUMDes tersebut sudah siap dengan berbagai persyaratan. Namun kenyataannya, meski BUMDes telah siap dengan berbagai persyaratan, namun masih ada juga BUMDes yang belum mendapatkan akses bantuan tersebut.
Seperti yang ada di Desa Piondo, Kecamatan Toli Jaya misalnya. Desa ini hanya menyuplai anggaran untuk Bumdes sebesar Rp20 juta saja, itupun dari APBDesa. Anggaran ini untuk menyediakan kebutuhan pupuk sawit bagi para petani di desa tersebut. “BUMDes jalan, sebatas mengolah sawit,” tutur Kepala Desa Piondo, Kholil kepada media ini di Kantor Desa Piondo, pekan lalu.
Bumdes kata Kades Piondo, hanya sebatas pengadaan pupuk. “Untuk sementara itu. Penambahan modal dari dana desa, tidak mampu,” kata dia.
Modal awal Rp20 juta itu sejak tahun 2021. Bumdes Piondo sebut dia, beroperasi mulai tahun 2021 hingga saat ini. Modal itulah yang diputar, hanya sebatas menjual pupuk untuk petani. Dalam kurun waktu tiga tahun, Bumdes Piondo telah mendapatkan keuntungan. Meskipun terbilang sedikit, hanya Rp4 juta pada tahun 2023.
Kades Piondo mengungkap, pengelola Bumdes adalah mereka yang pernah bekerja di koperasi. Artinya, mereka punya kemampuan untuk mengelola Bumdes, meskipun dengan anggaran terbatas.
Pengakuan serupa juga diungkap salah satu aparat di Desa Sidomukti, Kecamatan Toili. “Anggaran Rp500 juta, gak ada. Hanya penyertaan modal dari desa,” ungkap aparat tersebut.
Di Desa Sidomukti, anggaran penyertaan modal untuk Bumdes hanya Rp25 juta saja.
Kondisi serupa juga terjadi di Desa Mina Karya, Kecamatan Moilong. Sayangnya, pembiayaan terputus sejak tahun 2022, dengan alasan harus diterbitkan peraturan desanya.
Desa Sidomukti, Bumdesnya mendapatkan suntikan anggaran dari Pemda Banggai, sebesar Rp100 juta. Anggaran itu ditambah dengan Rp35 juta dari dana desa.
Dengan anggaran itu, Bumdes Sidomukti telah membuka depot air minum isi ulang dan BRI Link. “Hanya modal yang bertambah (dari pengelolaan dana Bumdes),” ujar aparat desa itu.
Di Kecamatan Moilong, belum ada yang mencapai Rp500 juta anggaran yang dikelola Bumdes. Desa Sumber Harjo dan Desa Karya Jaya, Kecamatan Moilong, kondisi Bumdesnya tergolong lebih maju dibandingkan dengan Bumdes lainnya.
Sebab, Bumdes di dua desa itu, pengelolaannya mendapatkan pendampingan langsung dari manajemen JOB Tomori Sulawesi, selaku perusahaan Migas yang beroperasi di wilayah tersebut. (top/*)