BANGGAI, OKENESIA.COM–Panitia khusus (pansus) DPRD Banggai menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2025.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna agenda penyampaian laporan pansus atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai akhir tahun anggaran 2025, Jumat (24/4/2016) malam.
Agenda paripurna itu dipandu Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua II, I Putu Gumi.
Dari total anggota dewan, sebanyak 25 orang hadir, sementara 10 lainnya tidak mengikuti agenda tersebut. Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin, hadir mewakili Bupati Amirudin.
Juru bicara pansus, Indri Azis, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan mendalam terhadap LKPJ dengan mempelajari dokumen serta berdiskusi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemda Banggai.
Pansus menyoroti masih rendahnya realisasi di sejumlah sektor. Pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penyelesaian dampak lingkungan hidup akibat pengelolaan sumber daya alam menjadi perhatian serius dewan.
Pansus mengingatkan agar kinerja pemerintah daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun rencana jangka panjang.
Pansus juga menyoroti bahwa pertumbuhan investasi dan geliat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Pada faktanya, sektor UMKM dinilai belum bergerak maksimal.
Pada sektor infrastruktur, Pansus Dewan Banggai meminta Pemda Banggai lebih memperhatikan pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di wilayah tertentu saja.
Sementara itu, di bidang kesehatan, tingginya angka stunting menjadi indikator masih besarnya persoalan yang harus segera ditangani secara serius dan terstruktur.
Tak hanya itu, klaim pemerintah daerah terkait angka kemiskinan ekstrem nol persen turut dipertanyakan. Pansus menemukan fakta bahwa masih terdapat ribuan warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Sorotan lain juga mengarah pada pola pelaksanaan proyek fisik. Pansus menilai praktik penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga yang dilakukan di akhir tahun anggaran berdampak pada banyaknya pekerjaan yang tidak tuntas dan hasil yang kurang maksimal.
Pansus DPRD Banggai menaruh harap Pemda Banggai segera melakukan pembenahan menyeluruh agar pelaksanaan pembangunan ke depan lebih efektif, merata, dan tepat sasaran. (top)
