PKS Ingin Cawapres Anies Baswedan Dipilih Secara Rasional dan Objektif

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Demokrat di kediamannya, Jakarta, 25 Oktober 2022. Foto: Instagram/Anies Baswedan
0 66

Jakarta, Okenesia.com – Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah sibuk mencari pendamping Anies Baswedan untuk berlaga dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, menyatakan pemilihan calon wakil presiden (Cawapres) untuk Anies harus berjalan secara rasional dan obyektif.

“Kami ingin pembahasan Cawapres dilakukan secara rasional dan obyektif. Yang penting kita sepakati kriteria dan mekanisme pengambilan keputusannya,” kata Kholid saat dihubungi, Jumat, 4 November 2022.

PKS sebelumnya menyorongkan nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Partai Demokrat mengusung nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sementara Partai NasDem menyerahkan pemilihan Cawapres kepada Anies.

Sedianya, ketiga partai ini mendeklarasikan koalisi beserta Capres Cawapres yang diusung pada 10 November 2022. Namun, dinamika pembahasan soal Cawapres disebut-sebut membuat deklarasi koalisi dimundurkan.

PKS ingin musyarawarah mufakat untuk menentukan sosok Cawapres.

Kholid menjelaskan, partainya mendorong musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Adapun pihak yang dilibatkan adalah PKS, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Anies Baswedan.

“Kami mendorong proses pengambilan keputusan dilakukan dengan Musyawarah Mufakat dengan melibatkan 4 pihak, PKS, Nasdem, Partai Demokrat, dan Capres. Apapun hasilnya, kami akan laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil sikap dan keputusan,” kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, sebelumnya menyatakan deklarasi tersebut kemungkinan besar akan diundur. Dia menyatakan Partai Demokrat dan PKS belum siap.

“Kayanya belum siap (10 November). Demokrat dan PKS belum siap,” kata Ali kepada Tempo, Selasa, 2 November 2022.

Kendati demikian, Ali menegaskan jika mundurnya tanggal deklarasi bukan merupakan sinyal adanya keretakan di internal koalisi. Menurut dia, ini hanyalah dinamika internal tiap partai.

“Itu bukan sinyal keretakan. Bukan sinyal ada kendala, melainkan hanya dinamika tiap-tiap internal partai,” ujarnya.

Source Tempo
Comments
Loading...