BANGGAI, OKENESIA.COM- Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Banggai mendesak Pemda Banggai untuk mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Masungkang dan Desa Ondo Ondolu, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai. Pembangunan jembatan penghubung itu dinilai sangat penting, mengingat anak-anak peserta didik di wilayah itu harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai untuk dapat bersekolah.
Desakan membangun jembatan penghubung itu dimaklumatkan Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Banggai saat gelaran rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banggai tahun anggaran 2024, Kamis (12/10/2023).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Banggai, Siti Arya Nurhaeningsih menguraikan bahwa infrastruktur jalan sejarinya menjadi prioritas pemerintah daerah, karena banyaknya ruas jalan kabupaten yang rusak dan menjadi keluhan warga. Terutama ruas jalan yang dilewati aktivitas perusahaan migas dan nikel. Sebab, kedua sumber kekayaan alam itu menjadi penyumbang pendapatan daerah berbentuk Dana Bagi Hasil (DBH). “Yang menjadi pertanyaan masyarakat, di mana hasil pendapatan daerah migas dan pertambangan kita? sementara jalan banyak yang rusak, akibat aktivitas dari migas dan pertambangan tersebut?,” tanya Jubir Fraksi PDI Perjuangan ini.
Fraksi ini juga menekankan masalah di sektor pertanian. Dengan adanya suhu yang sangat ekstrem melanda dunia sebagai akibat elnino, tentu akan dirasakan di Kabupaten Banggai. Yakni, berdampak terhadap produktivitas pertanian, semakin melonjaknya harga beras. Di sisi lain, petani saat ini kondisinya sangat memprihatinkan di tengah serangan hama tikus yang seolah tidak bisa dibasmi. Risiko besar pun diambil demi membasmi tikus dan meningkatkan hasil panen, petani memasang kawat-kawat listrik di setiap petakan atau pematang sawah. “Tentunya, ini perlu pendampingan dari pemerintah dalam hal ini petugas penyuluh lapangan sebagai tenaga teknis,” pintanya.
Fraksi ini menyoroti terjadinya kelangkaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi dan dibarengi kelangkaan BBM jenis solar. Infrastruktur jalan usaha tani yang rusak dan irigasi serta bendungan yang rusak bahkan tidak berfungsi, seperti bendungan Dongin 1 di Desa Bukti Makarti. “Mohon ini menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditindaklanjuti,” harap Siti Arya.
Di sektor pertanian, Fraksi PDIP menyinggung soal program 1 juta satu pekarangan. Fraksi ini meminta agar program tersebut ditinjau kembali, khususnya program ayam broiler dan ayam petelur. Tentu, harapan pemerintah memberikan stimulan, terjadi peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi, tapi faktanya tidak sustainable. Ini disebabkan tidak seimbangnya hasil yang didapatkan dengan harga pakan, pengadaan bibit dan obat-obatan untuk dapat melanjutkan kembali program tersebut.
Berikutnya, Fraksi PDIP menyentil urusan di bidang kesehatan. Dengan adanya program BPJS, animo masyarakat untuk berobat semakin meningkat. Untuk mengantisipasi terbatasnya daya tampung rumah sakit pemerintah, maka kiranya puskesmas-puskesmas yang ada di setiap kecamatan dilengkapi dengan ruang rawat inap yang cukup memadai.
Pembangunan rumah sakit tipe C di Dataran Toili, Kepala Burung serta Bunta perlu menjadi prioritas pertimbangan pemerintah untuk melayani kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Banyaknya keluhan pasien BPJS yang resepnya berdasarkan diagnose, tapi sebagian besar obat-obatan tidak tersedia di apotek rumah sakit dan harus membeli di luar. “Ini harusnya menjadi perhatian pemerintah dalam hal ketersediaan obat-obatan yang ditanggung BPJS sebagaimana amanat undang-undang dan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014,” sodok Fraksi PDI Perjuangan Dewan Banggai.
Fraksi PDIP menekankan agar stunting tidak hanya menjadi program prioritas yang diremukkan dan didiskusikan, tapi tindakannya tidak sebanding dengan fakta di lapangan. “Ini harus menjadi perhatian pemerintah dan kita bersama dalam pemberantasan stunting, agar stunting di Kabupaten Banggai zero,” sebut Siti Arya.
Urusan pendidikan juga disentil Fraksi PDI Perjuangan, Dewan Banggai. Fraksi ini menyoroti bahwa dengan anggaran yang cukup besar, Pemda Banggai diharapkan dapat meningkatkan kualitas, mutu pendidikan dan pemerataan di semusa desa kecamatan serta membenahi semua infrastruktur pendikan.
Program pengelolaan pendidikan menyerap 27 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp596.468.144.500. Dengan alokasi anggaran tersebut, diharapkan pengelolaan proses belajar peserta didik akan semakin membaik dan tidak terkendala. Khususnya, dalam hal pembangunan ruang kelas baru hendaknya diiringi dengan pengadaan mobilernya, agar dapat segera digunakan oleh peserta didik.
Kekurangan tenaga pendidik juga ditekankan Fraksi PDI Perjuangan. Tak hanya kekurangan tenaga pengajar yang terjadi di sebagian wilayah di Kabupaten Banggai, tapi tidak meratanya penempatan guru di semua sekolah terutama di pedesaan dan terpencil. Masalah pemerataan guru dan kekurangan tenaga pengajar harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap akan terus mengawal secara ketat dan bertanggung jawab kepada rakyat sebagai konstituen dan memprioritaskan program strategis untuk kepentingan masyarakat. (top)