Fraksi PKB Soroti Tanggul Sungai Mendono Tak Tuntas, Desak Lanjutan Pembangunan Infrastruktur
BANGGAI, OKENESIA.COM- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Banggai menyampaikan pandangan umum di momen rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6/2025).
Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKB, DPRD Banggai, Apriyani Dg Matorang.
Rapat paripurna itu dipandu Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I, Wardani Murad Husain Wakil Ketua II, I Putu Gumi serta sejumlah wakil rakyat.
Hadir Bupati Banggai, Amirudin bersama Wabup Furqanuddin serta para unsur Forkopimda Banggai.
Fraksi PKB menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Namun, fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan kritis, khususnya terkait belanja infrastruktur dan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024.
Salah satu sorotan tajam fraksi yang dipimpin Oktavianus Habi itu menyasar proyek pembangunan tanggul sungai di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, yang hingga kini tidak tuntas.
Menurut hasil reses anggota Fraksi PKB, usulan pembangunan sepanjang 100 meter hanya terealisasi sekitar 28 meter.
Fraksi PKB mendorong agar sisa pembangunan tanggul tersebut segera dituntaskan. Tanggul ini vital sebagai pelindung warga dari banjir sungai yang berdekatan dengan pemukiman warga.
Selain tanggul Mendono, Fraksi PKB juga mengusulkan pembangunan tanggul di beberapa titik rawan banjir lain:
Yakni, Desa Koyoan, Kecamatan Nambo. Hal itu untuk mengantisipasi luapan air sungai yang merendam pemukiman saat hujan deras.
Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya. Di desa ini banjir sudah sampai ke lokasi pemakaman umum.
Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, pembangunan jembatan sangat dibutuhkan untuk menghubungkan beberapa desa seperti Jaya Makmur, Damai Makmur, dan Saiti.
Tak hanya itu, PKB juga meminta penanganan segera terhadap akses jalan Dusun I menuju Dusun II Desa Obo Balingara yang tertutup material longsor.
Dalam sektor pendapatan, Fraksi PKB meminta Pemda Banggai lebih serius dalam melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak secara akurat, menaikkan NJOP dan tarif retribusi setiap tiga tahun, serta memperkuat sistem pembayaran pajak secara online untuk mencegah kebocoran.
Catatan krusial lainnya terkait SiLPA tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp377 miliar lebih. Fraksi PKB mempertanyakan apakah dana tersebut telah dibelanjakan pada anggaran tahun berjalan atau akan digunakan dalam APBD Perubahan 2025.
Meski menyampaikan kritik dan masukan, Fraksi PKB secara resmi menyatakan menerima penjelasan Bupati Banggai atas LKPD Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pembahasan panitia khusus (Pansus). (top)
