Fraksi PKB DPRD Banggai Soroti PAD, Efisiensi Belanja, dan Inovasi Pajak Daerah
BANGGAI, OKENESIA.COM- Fraksi PKB, DPRD Banggai menyoroti beragam hal atas kinerja Pemda Banggai di tahun anggaran 2025. Sorotan itu tertuang dalam pemandangan umum Fraksi PKB di agenda rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai tahun anggaran 2025, Selasa (21/4/2026).
Pandangan umum Fraksi PKB itu dibacakan juru bicaranya, Apriyani Dg Matorang.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua Wardani Murad Husain dan I Putu Gumi.
Fraksi PKB menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Fraksi PKB sebut Srikandi Teluk Lalong ini, mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai tahun 2025 yang mencapai 103,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun ungkap Apriyani, fraksi menekankan pentingnya perencanaan pendapatan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai agar target realisasi dapat tercapai secara optimal.
Fraksi PKB juga mendorong Pemda Banggai untuk mengembangkan inovasi pelayanan pajak berbasis digital atau online guna mencegah kebocoran pajak dan retribusi, sekaligus memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Selain itu, Fraksi PKB meminta dilakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani PAD, khususnya sektor pajak dan retribusi, agar kinerjanya lebih optimal dan sesuai target perencanaan.
Dalam aspek belanja daerah tahun 2025 yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, non-pelayanan dasar, urusan pilihan, dan penunjang, Fraksi PKB menilai pelaksanaannya menunjukkan progres yang cukup baik.
Meski demikian, fraksi mengingatkan Pemda Banggai untuk mewaspadai potensi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan berdampak dalam jangka panjang.
Olehnya itu ungkap putri politisi gaek Rifai Matorang ini, efisiensi belanja perlu menjadi perhatian. Terutama pada sektor infrastruktur yang tidak prioritas serta kegiatan bersifat seremonial.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan belanja pegawai, khususnya terkait gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Fraksi menilai, alokasi tersebut tetap perlu diperhatikan karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta stabilitas sosial.
Fraksi PKB meminta Pemda Banggai segera memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan.
Fraksi juga mendorong agar anggaran pelimpahan kewenangan di tingkat kecamatan lebih difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat.
Di sisi lain, inovasi pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dinilai penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih hingga ke desa dan kelurahan.
Penutup
Di akhir pandangannya, Fraksi PKB menyatakan menerima LKPJ Bupati Banggai Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya di DPRD Banggai. (top)
