BANGGAI, OKENESIA.COM- Sebanyak 2.051 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Banggai masuk dalam pendataan untuk mendapatkan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Banggai, Mulsandi, mengatakan pemerintah daerah saat ini masih melakukan proses verifikasi terhadap data calon penerima bantuan.
Hal itu disampaikan Mulsandi kepada pewarta di ruang kerjanya, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, BSPS merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian PKP. Pemda Banggai berperan dalam melakukan penginputan dan verifikasi data melalui aplikasi yang disediakan kementerian.
“Untuk tahap pertama, sudah ada 100 unit yang ditetapkan melalui SK Dirjen,” kata Mulsandi.
Seratus rumah yang akan direhabilitasi kata Mulsandi, dipastikan dikerjakan tahun ini.
Selain itu, saat ini proses verifikasi juga tengah berjalan terhadap 200 unit rumah. Jumlah ini juga akan dikerjakan tahun ini.
Pemda Banggai juga mendapat tambahan kuota pendataan sebanyak 200 unit lagi rumah yang membutuhkan penanganan.
Dengan demikian, maka tahun ini Kabupaten Banggai akan ketiban rehabilitasi rumah sebanyak 500 unit.
Mulsandi menyebut, berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah desa, terdapat 2.051 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banggai.
“Data dari desa ini ada 2.051 unit. Tersebar di beberapa kecamatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rumah yang menjadi sasaran program merupakan rumah milik masyarakat yang kondisinya tidak layak huni. Rumah itu memiliki alas hak.
Apabila rumah itu belum memiliki alas hak, maka akan diajukan ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis yang merupakan program nasional pula.
Untuk memastikan kelayakan penerima, pihaknya tidak melakukan verifikasi secara detail terhadap seluruh data.
Pemda, kata dia, hanya melakukan penginputan data.
Selanjutnya, proses peninjauan lapangan akan dilakukan oleh instansi terkait.
Dari data yang masuk, sebanyak 1.383 unit rumah berada pada kelompok desil 1 hingga 4. Wilayah Toili menjadi salah satu kawasan dengan jumlah data RTLH yang cukup banyak.
Mulsandi mengatakan, pendataan dilakukan secara digital melalui aplikasi. Pemerintah desa dapat langsung memasukkan data penduduk sehingga tidak perlu lagi menyerahkan data secara manual ke dinas.
Selain pemerintah desa, siapa pun warga yang ingin mengajukan dengan memasukkan data melalui aplikasi.
Mulsandi mengajukan bahwa pihaknya dievaluasi setiap pekan untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian calon penerima bantuan.
Adapun bantuan BSPS diberikan dalam bentuk pendanaan langsung untuk pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah secara swakelola oleh masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, penerima akan didampingi tenaga fasilitator lapangan.
“Total anggarannya per rumah Rp20 juta. Itu untuk pengadaan bahan bangunan hingga biaya pekerja,” ungkapnya.
Program BSPS sebut Mulsandi, merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan tiga juta rumah sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
Pemda Banggai berharap, proses pendataan dan verifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga bantuan nantinya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. TOP
