BANGGAI, OKENESIA.COM- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banggai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Banggai mengagendakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026, Selasa (22/9/2026).
Pembahasan tersebut dijadwalkan setelah DPRD Banggai dan Pemkab Banggai menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA).
Ketua DPRD Banggai, H. Saripudin Tjatjo, S.H, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp, Senin (21/9/2026), membenarkan agenda pembahasan tersebut.
“Insya Allah, besok agenda pembahasan anggaran perubahan. Sekitar jam 9 pagi,” ujar Saripudin.
Politisi senior partai berlambang pohon beringin rindang yang akrab disapa Om Arif itu menjelaskan, pembahasan RAPBD Perubahan 2026 akan dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait ketersediaan anggaran, Arif meyakini anggaran untuk membiayai program pembangunan daerah akan tersedia.“Insya Allah, anggaran tersedia,” katanya.
Ia menargetkan, pembahasan RAPBD Perubahan 2026 dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Hal itu diperlukan agar pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan waktu yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
Dalam kesempatan tersebut, Arif juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar yang belum sepenuhnya diterima Pemerintah Kabupaten Banggai. Nilainya disebut mencapai sekitar Rp400 miliar lebih untuk kurun waktu dua tahun.
Menurutnya, anggaran DBH kurang bayar tersebut telah memiliki landasan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dengan demikian, anggaran tersebut secara regulasi telah tersedia.
“Anggaran itu sudah terbit PMK. Artinya, anggaran itu tersedia. Soal apakah akan didistribusikan ke Pemda Banggai, sedang diperjuangkan,” jelasnya.
Saripudin mengatakan, apabila DBH kurang bayar tersebut didistribusikan kepada Pemkab Banggai, anggaran itu dapat menjadi penguatan dalam struktur APBD Perubahan 2026.
Ia menambahkan, Pemkab Banggai terus berupaya agar anggaran DBH kurang bayar segera disalurkan. Sebab, anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
“Pemda sedang berjuang agar anggaran DBH kurang bayar segera didistribusikan. Anggaran itu sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan daerah,” ujarnya.
Wakil rakyat berstatus empat periode itu menaruh harap, kondisi keuangan negara segera pulih, sehingga pengelolaan anggaran dapat kembali berjalan normal seperti sediakala. TOP
