JAKARTA, OKENESIA.COM- Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 diwarnai dengan keprihatinan mendalam terhadap krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Hal ini disampaikan dalam pernyataan resmi Global Coalition for the Support of Al-Quds and Palestine – Malaysia, yang menyoroti dampak besar konflik terhadap kehidupan para pekerja dan masyarakat sipil Palestina.
Dalam pernyataannya, koalisi tersebut menegaskan bahwa peringatan May Day tahun ini berlangsung di tengah situasi yang disebut sebagai bencana kemanusiaan.
Mereka menyebutkan bahwa kehancuran yang terjadi di Gaza telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sekitar 90 persen infrastruktur dilaporkan rusak atau hancur, termasuk 92 persen bangunan tempat tinggal.
Tak hanya itu, sektor ekonomi dan ketenagakerjaan juga terdampak parah. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan akibat hancurnya fasilitas industri, komersial, dan berbagai tempat usaha.
Di sektor kesehatan, sekitar 84 persen fasilitas dilaporkan rusak, menyebabkan sistem layanan kesehatan hampir lumpuh.
Kerusakan juga meluas ke infrastruktur dasar. Sekitar 89 persen jaringan air dan sanitasi dilaporkan hancur, yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit di wilayah tersebut.
Di bidang pendidikan, sebanyak 280 sekolah dilaporkan hancur, mengakibatkan ratusan ribu siswa kehilangan akses terhadap pendidikan. Selain itu, sekitar 14.000 guru pemerintah juga kehilangan pekerjaan mereka.
Koalisi tersebut juga mengungkapkan tingginya angka korban jiwa sejak konflik berlangsung.
Disebutkan bahwa lebih dari 70.000 warga Palestina telah meninggal dunia, termasuk pekerja di sektor pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Ribuan lainnya mengalami luka-luka, sementara sejumlah orang dilaporkan hilang.
Dampak sosial yang ditimbulkan pun sangat luas. Lebih dari 75 persen populasi Gaza dilaporkan mengungsi, dengan lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggal.
Selain kehilangan rumah, banyak warga juga kehilangan sumber penghidupan, sehingga meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem.
Kondisi tersebut diperparah dengan ancaman kelaparan akibat keterbatasan pasokan makanan dan masuknya bantuan kemanusiaan yang tidak memadai.
Banyak pekerja disebut tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka.
Dalam pernyataan itu, koalisi menyerukan kepada serikat buruh dan organisasi profesi di seluruh dunia untuk mengambil langkah konkret.
Mereka mendorong adanya tekanan internasional, termasuk melalui boikot dan mekanisme hukum, guna menuntut pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional.
Koalisi juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai organisasi dan serikat pekerja global yang telah menunjukkan solidaritas melalui aksi protes, termasuk pekerja pelabuhan yang menolak memuat senjata dan amunisi.
Selain itu, mereka mendesak agar pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dibawa ke hadapan lembaga peradilan internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional, serta menekankan pentingnya penghentian impunitas dan pemberian keadilan bagi para korban.
Pernyataan tersebut menutup dengan penegasan bahwa momentum May Day tahun ini menjadi ujian bagi gerakan buruh global, tidak hanya dalam memperjuangkan hak pekerja, tetapi juga dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia di tengah konflik yang terus berlangsung. (top/*)
