Ketua DPRD Banggai Kecewa, Kehadiran Pimpinan OPD Minim di Paripurna LKPD 2025
BANGGAI, OKENESIA.COM– Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo menyampaikan kekecewaannya atas minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum mengakhiri agenda rapat paripurna DPRD Banggai yang membahas penyampaian Bupati Banggai atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026) malam.
Kekecewaan tersebut disampaikan politisi partai berlambang pohon beringin rindang, karena banyak kepala OPD tidak hadir untuk menyimak secara langsung berbagai masukan, kritik, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Banggai terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
Menurutnya, kehadiran pimpinan OPD dalam rapat paripurna sangat penting mengingat sejumlah persoalan dan temuan yang disampaikan para wakil rakyat membutuhkan tindak lanjut dari perangkat daerah terkait.
“Penting sekali bagi kepala OPD untuk mendengarkan dan menyimak pemandangan umum fraksi. Ada sejumlah persoalan yang disampaikan dan membutuhkan penyelesaian dari OPD,” tegas Saripudin.
Ia menilai, minimnya kehadiran pimpinan OPD menunjukkan kurangnya keseriusan dalam mengikuti proses pembahasan yang berlangsung di Parlemen Teluk Lalong.
Saripudin juga membandingkan kondisi tersebut dengan agenda-agenda yang dihadiri langsung oleh Bupati Banggai. Menurutnya, saat bupati hadir secara langsung, tingkat kehadiran pimpinan OPD cenderung tinggi.
Sebaliknya, pada rapat paripurna kali ini yang dihadiri Wakil Bupati Banggai dan Sekretaris Kabupaten Banggai mewakili bupati, jumlah pimpinan OPD yang hadir justru sangat minim. “Kalau bupati hadir langsung, hampir semua pimpinan OPD hadir. Tetapi ketika yang hadir wakil bupati dan sekda mewakili bupati, kehadiran kepala OPD justru minim. Ini yang menjadi perhatian dan kekecewaan kami,” ujarnya.
Ketua DPRD Banggai menaruh harap, kondisi tersebut menjadi evaluasi agar seluruh pimpinan OPD dapat lebih serius mengikuti agenda-agenda penting dewan. Terutama yang berkaitan dengan pembahasan laporan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. TOP
