BANGGAI, OKENESIA.COM- Bupati Banggai, Amirudin secara resmi membuka kegiatan kajian awal pemekaran wilayah yang digelar Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Ruang Rapat BRIDA Banggai, Senin (3/8/2026).
Kajian tersebut bertujuan mengkaji kebutuhan pemekaran wilayah berdasarkan berbagai indikator, seperti rentang kendali pemerintahan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Tenaga Ahli IPDN, Muhadam Labolo, bersama tim yang akan melakukan kajian awal terkait rencana pemekaran wilayah di Kabupaten Banggai.
Bupati Banggai, Amirudin, menyambut baik pelaksanaan kajian tersebut sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Menurutnya, Kabupaten Banggai memiliki wilayah yang sangat luas sehingga diperlukan kajian yang komprehensif untuk melihat kebutuhan pemekaran daerah secara objektif.
“Melalui kajian besar ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi daerah. Pemekaran tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi harus melalui kajian yang matang,” ujar Amirudin.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan berbagai indikator sebelum menyetujui pembentukan daerah baru, di antaranya kemampuan ekonomi, rentang kendali pemerintahan, jumlah penduduk, serta berbagai aspek pendukung lainnya.
Amirudin menilai, rentang kendali pemerintahan di Kabupaten Banggai menjadi salah satu tantangan utama. Dengan luas wilayah yang besar, perjalanan untuk menjangkau seluruh daerah dapat memakan waktu hingga tiga hari tiga malam, sementara jarak antarkawasan mencapai sekitar 300 hingga 400 kilometer.
Karena itu, menurutnya, kajian pemekaran menjadi penting untuk mengetahui apakah pembentukan wilayah baru benar-benar menjadi kebutuhan demi meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Amirudin juga mengungkapkan bahwa Pemkab Banggai telah mengusulkan pembentukan tiga kecamatan baru, yakni Kecamatan Toili Makmur, Kecamatan Kabeteean, dan Kecamatan Nuhon Jaya.
Hal serupa juga dilakukan dengan mengusulkan pemekaran desa dan kelurahan. Dengan harapan, pemekaran wilayah itu dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. TOP
