JAKARTA, OKENESIA.COM- Pergerakan utusan Amerika Serikat (AS), Jared Kushner, antara Kairo dan Tel Aviv dinilai memiliki makna lebih luas dari sekadar komunikasi diplomatik. Washington disebut serius mendorong peta jalan bagi Jalur Gaza agar dapat dilaksanakan, meski masih terdapat perbedaan mendasar antara Israel dan Hamas, terutama terkait penarikan pasukan serta pelucutan senjata.
Demikian informasi yang dipublikasikan Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP), Rabu (19/8/2026).
Pertemuan Kushner dengan pimpinan Hamas dan para mediator di Kairo, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke Tel Aviv untuk mendorong pelaksanaan rencana tersebut, menunjukkan keterlibatan langsung AS dalam mengatur tahap berikutnya di Gaza.
Namun, setelah rangkaian pertemuan tersebut, masa depan Gaza masih menyisakan pertanyaan besar. Apakah situasi akan bergerak menuju ketenangan yang stabil dan membuka jalan bagi pembangunan kembali Gaza, atau justru hanya menghasilkan gencatan senjata sementara yang masih disertai serangan Israel?
Dalam analisis yang diterbitkan Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP), skenario yang paling mungkin terjadi adalah ketenangan yang masih rapuh.
Penurunan tingkat operasi militer dan suasana yang relatif lebih tenang mungkin terjadi. Namun, serangan atau operasi keamanan masih berpotensi berlangsung karena perbedaan mendasar antara kedua pihak belum terselesaikan dan belum terdapat kesepakatan akhir.
Dengan demikian, belum tentu dapat disebut sebagai fase pascaperang. Situasi tersebut lebih menyerupai masa transisi antara perang dan gencatan senjata.
Operasi militer berskala besar mungkin berhenti, tetapi ancaman serangan belum sepenuhnya hilang.
Washington dan Dewan Perdamaian
Masa depan Gaza kini juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam menerapkan pandangannya, bukan hanya kemampuan mediator mendekatkan posisi kedua pihak.
Kunjungan Kushner kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Namun, dalam kunjungan terakhir itu, Dewan Perdamaian dinilai sejauh ini cenderung mengadopsi narasi dan tuntutan Israel.
Belum terlihat tanda yang jelas bahwa dewan tersebut siap memberikan tekanan nyata kepada Netanyahu untuk mematuhi keputusan-keputusannya, menghentikan serangan, serta mempertahankan gencatan senjata.
Situasi politik Israel menjelang pemilu juga dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan gencatan senjata.
Pemerintahan Netanyahu disebut cenderung tidak ingin memberikan banyak konsesi ataupun masuk ke dalam situasi ketenangan yang stabil.
Netanyahu juga berpotensi semakin berusaha tampil di hadapan publik Israel sebagai pemimpin yang mampu mempertahankan tuntutan keamanan dan tidak memberikan konsesi secara cuma-cuma.
Karena itu, kemungkinan berlanjutnya serangan maupun operasi keamanan khusus di Gaza tetap terbuka, meski terdapat kesepakatan gencatan senjata.
Kondisi tersebut tidak secara otomatis berarti eskalasi pasti akan terjadi. Namun, potensi gangguan terhadap ketenangan masih menjadi risiko yang perlu diperhitungkan.
Dalam situasi tersebut, pihak Palestina dinilai tidak cukup hanya menunggu hasil pertemuan Kushner. Mereka perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan sekaligus berupaya mengubah gencatan senjata menjadi proses yang lebih stabil.
Ketenangan dinilai tidak akan bertahan tanpa kesepakatan yang jelas, jaminan nyata, jadwal yang mengikat, serta mekanisme yang dapat mencegah kembalinya serangan dan pembunuhan.
Selain itu, proses tersebut harus membuka jalan bagi pembangunan kembali Gaza.
Pengalaman di Gaza menunjukkan bahwa berhentinya suara tembakan tidak selalu berarti bahaya telah berakhir. TOP/YPSP/*
