Nasdem Sindir Program Banggai Terang Belum Terwujud

BANGGAI, OKENESIA.COM- Juru Bicara Fraksi Nasdem, DPRD Banggai, Sukri Djalumang menyindir program Banggai Terang yang kini belum juga terwujud. Program Terang itu menjadi salah satu program prioritas Bupati Amirudin.

“Program Banggai Terang. Faktanya, hingga saat ini khususnya di wilayah ‘Kepala Burung’, masih lebih banyak pemadaman ketimbang menyala,” ungkap Sukri Djalumang ketika menyampaikan pandangan umum Fraksi Nasdem terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Banggai akhi tahun anggaran 2023.

Penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Banggai itu momen rapat paripurna penyampaian nota pengantar LKPj yang disampaikan Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili berlangsung Senin (1/4/2024) malam.

Selain menyorot soal realisasi program Banggai Terang, Fraksi Nasdem juga memberikan catatan penting terhadap kinerja terhadap Pemda Banggai, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul PAD. Catatan penting itu bahwa PAD Kabupaten Banggai dari tahun ke tahun, tidak pernah mencapai target.

Fraksi Nasdem menyarankan Pemda Banggai untuk mencari potensi lainnya untuk menopang penerimaan PAD. Sukri Djalumang menilai bahwa target penerimaan PAD tahun anggaran 2024 yang berkisar di angka Rp300 jutaan, bukanlah angka besar. Hanya saja sebut Sukri, harus dibarengi dengan sumber daya manusia beserta infrastrukturnya.

Wabup Furqanuddin merespon hal tersebut. Terkait dengan program Banggai Terang sebut Furqanuddin, dalam waktu dekat segera terwujud. Saat ini, tenaga llistrik tenaga gas sedang dalam proses pengujian.

“Alhamdulillah beberapa bulan kemarin, sudah diresmikan pembangunan tenaga listrik tenaga gas. Bulan Mei sudah stabil. Saat ini sedang proses pengujian. Mei, sudah stabil,” ungkap Furqanuddin.

Sementara realisasi target PAD yang belum pernah tercapai, Wabup Furqanuddin menguraikan bahwa OPD pengumpul telah melakukan berbagai upaya demi mewujudkan pencapain target.

Furqanuddin mengungkap bahwa hingga saat ini masih cukup besar tunggakan pajak. “Para penunggak pajak cukup besar. Wajib pajak, masih belum memberikan respon, sehingga target-target yang telah dicantumkan dalam APBD, realisasinya belum tercapai. Yakinlah, akan kita bisa capai. Seperti pajak air bawah tanah. Hak-hak Pemda belum diselesaikan oleh perusahaan,” kata  Furqanuddin tanpa menyebut perusahaan dimaksud. (top)