BANGGAI, OKENESIA.COM- Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Banggai menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Tahun Anggaran 2025 yang menyoroti capaian pembangunan sekaligus sejumlah catatan kritis terkait keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Agenda rapat paripurna dipandu Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, didampingi wakil ketua, Wardani Murad Husain dan I Putu Gumi berlangsung Selasa (21/4/2026).
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aria Nurhaeningsih.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berpihak kepada kepentingan rakyat luas, bukan sekadar angka-angka statistik.
“Pembangunan harus dirasakan langsung oleh petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi sejumlah capaian Pemda Banggai, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, realisasi investasi yang melampaui target, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, serta penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Namun demikian, fraksi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat kecil.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sejumlah persoalan strategis. Pertama, terkait pertumbuhan ekonomi dan investasi yang dinilai belum sepenuhnya dinikmati masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM yang masih tertinggal dalam hal digitalisasi dan penguatan usaha.
Kedua, fraksi menyoroti ketimpangan infrastruktur, terutama masih rendahnya kondisi jalan mantap di sejumlah wilayah yang berdampak pada akses layanan dasar masyarakat di desa dan pelosok.
Ketiga, sektor pertanian dan perikanan dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan akibat terbatasnya akses pasar, teknologi, dan hilirisasi produk.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti masih adanya kasus stunting yang dianggap sebagai “alarm keras” bagi masa depan generasi Banggai, serta perlunya reformasi birokrasi yang lebih responsif dan humanis dalam pelayanan publik.
Isu lingkungan hidup turut menjadi perhatian, di mana pembangunan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan agar tidak merugikan generasi mendatang.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, di antaranya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, petani, dan nelayan; memastikan investasi berdampak pada penciptaan lapangan kerja lokal; pemerataan pembangunan infrastruktur; percepatan penanganan stunting; hingga penguatan digitalisasi UMKM.
Fraksi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik, serta keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmen untuk tetap berpihak pada rakyat kecil serta menerima LKPJ Bupati Banggai Tahun 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat di desa, pesisir, hingga pelosok Banggai,” tegasnya. (top)
