BANGGAI, OKENESIA.COM- SKK Migas menegaskan komitmennya dalam menjalankan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Banggai.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Banggai bersama SKK Migas dan JOB Tomori Sulawesi yang berlangsung di salah satu ruang rapat komisi DPRD Banggai, Selasa (19/5/2026).
Rapat dipandu Ketua Komisi III, DPRD Banggai, Suprapto, dan dihadiri anggota dewan di antaranya Syafrudin Husain, Herdi Djiada, Suharto Yinata, Eny Marthen, Suwardi, Helton Abd Hamid dan Wajidah.
Hadir pula Asisten II Setda Banggai Faisal Karim bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Mewakili Kepala SKK Migas, Kepala Senior Manager Formalitas dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Wardana, menjelaskan bahwa program PPM berbeda dengan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan pada umumnya.
Menurutnya, program PPM disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banggai melalui mekanisme bottom up, mulai dari forum desa, usulan kepala desa hingga aspirasi masyarakat.
“Hal ini kami lakukan supaya program yang dijalankan bisa sinergi dengan pemerintah daerah, tepat guna, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tanpa ada kaitan dengan kepentingan pribadi,” ujar Wisnu.
Ia mengatakan, seluruh program PPM dilaksanakan berdasarkan pilar kemanusiaan dan lingkungan dengan fokus mendukung sektor prioritas daerah seperti perikanan, pertanian dan bidang lainnya.
Wisnu juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan PPM masuk dalam skema cost recovery perusahaan migas dan diawasi secara ketat melalui audit berjenjang.
“Semua kegiatan, termasuk program pengembangan masyarakat, diaudit oleh BPK RI, SKK Migas, audit internal hingga audit dari Medco,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, SKK Migas lebih dulu melakukan social study dan social mapping dengan membagi wilayah menjadi ring 1, ring 2 dan ring 3.
Program PPM diprioritaskan bagi wilayah ring 1 dan ring 2 yang terdampak langsung aktivitas industri migas.
Selain itu, SKK Migas setiap awal tahun juga melakukan penyerapan aspirasi masyarakat sebelum finalisasi program dilakukan pada Agustus dan direalisasikan pada awal tahun berikutnya.
Pada sektor kesehatan, SKK Migas dan JOB Tomori Sulawesi tercatat telah menyerahkan empat unit ambulans sejak 2019 hingga 2024 kepada Puskesmas Toili, Puskesmas Moilong, Dinas Kesehatan Banggai dan wilayah Batui Selatan.
“Dari empat unit itu, dua sudah dibalik nama menjadi plat merah. Alhamdulillah semuanya sudah dimanfaatkan dengan baik. Nanti seluruhnya akan dibalik nama menjadi milik Pemerintah Kabupaten Banggai,” tandas Wisnu. TOP
