F-PDIP Dewan Banggai Sorot Grafik Kemiskinan Ekstrem Nol Persen

BANGGAI, OKENESIA.COM- Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Banggai menyorot grafik kemiskinan di Kabupaten Banggai yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Banggai tahun anggaran 2023. Sorotan itu disampaikan dalam momen rapat paripurna DPRD Banggai dengan agenda penyampaian LKPj oleh Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, Senin (1/4/2024) malam.

Dalam LKPj itu, Wabup Furqanuddin menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banggai nol persen. Namun bagi Fraksi PDI Perjuangan bahwa gambaran itu tidak sejalan dengan fakta yang ada saat ini.

“Melihat grafik angka kemiskinan di Kabupaten Banggai pada LKPJ Bupati Banggai, sangat menarik, namun tidak sejalan dengan masih banyaknya angka penerima bantuan di setiap kelurahan dan desa. Artinya, angka kemiskinan di Kabupaten Banggai turun secara angka pada laporan, namun tetap pada fakta lapangan yang tidak sesuai dengan laporan,” sodok F-PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya Siti Arya Nurhaeningsih.

Tak hanya soal grafik kemiskinan, Siti Arya juga mengkritisi terhadap angka pengangguran yang mengalami penurunan. Namun, apakah karyawan yang bekerja pada setiap perusahaan menerima upah yang sudah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UM) ataukah karyawan tersebut hanya menerima upah harian sepert bekerja pada umumnya di luar perusahaan.

“Pada beberapa fakta lapangan, contohnya di hulu migas yang terletak di Batui Selatan, sebagian besar karyawan diberikan upah kerja yang tidak sesuai standar Upah Minimum Kabupaten. Untuk itu, masukan kepada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi untuk aktif mengevaluasi semua perusahaan di Kabupaten Banggai agar para karyawan mendapatkan hak upah kerjanya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tekan Siti Arya.

Capaian serapan APBD tahun 2023 tidak optimal tutur Siti Arya. Fakta itu berdampak adanya Silpa yang signifikan serta capaian PAD yang rendah akibat dominasi belanja operasional ketimbang belanja modal.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan agar Dinas Perizinan mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang mengambil galian C di wilayah Kabupaten Banggai, karena masih banyak perusahaan yang mengambil galian C tanpa memiliki izin. Tentunya ini berdampak pada berkurangnya PAD kita,” pinta F-PDIP.

Fraksi ini juga menyampaikan masukan kepada Dinas Kesehatan terkait pelayanan kesehatan, agar kiranya menjadi perhatian serius terhadap ketersedian alat kesehatan di setiap puskesmas serta menaikkan semua status pelayan puskesmas menjadi rawat inap.

Selain itu, dengan maraknya usaha air isi ulang, terjadi perubahan pola konsumsi air minum di masyarakat. Fenomena ini ungkap Siti Arya, harus mendapatkan pengawasan ketat dari lembaga berwenang dalam hal sanitasi air, agar mencegah terjadinya stunting.

Terhadap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Fraksi PDIP menyampaikan usulan dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan di desa-desa yang jalan penghubungnya rusak berat dan belum dibangun fasilitas pendukungnya.

“Maka perlu kiranya dibangunkan jalan kantong produksi dan jalan usaha tani di beberapa desa di Kabupaten Banggai. Selain itu, perlunya penambahan alat-alat pertanian untuk menunjang kerja-kerja para petani. Dengan mahalnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya di pasaran sebagai akibat banyak areal persawahan yang gagal panen akibat kurangnya pasokan air dan ketersediaan pupuk, maka perlu kiranya langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan harga tersebut guna menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok apalagi di bulan Ramadan dan menjelang idul fitri seperti saat ini,” pinta Siti Arya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengalamatkan saran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Yakni, sehubungan dengan sering terjadinya musibah kecelakaan pengendara sepeda motor ketika melewati jembatan darurat di Sungai Sunganga, jalan yang menghubungkan Desa Jaya Makmur dan Desa Sumber Agung, Kecamatan Nuhon, maka dengan ini kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada bapak bupati, agar kiranya dapat segera membangun jembatan tersebut demi keamanan para pengendara,” tutur Siti Arya.

Sementara untuk Dinas Pendidikan, Fraksi PDIP menyorot bahwa tenaga pendidik khususnya untuk sekolah dasar yang berada di pedesaan masih terbilang kuran. Adapun tersedianya tenaga pendidik, dua atau tiga AS, sisanya diisi tenaga honorer.

Kegiatan belajar mengajar oleh guru honorer menjadi tidak maksimal buntut honorarium yang mereka terima sangatlah kecil, kisaran Rp300 sampai Rp500 per bulan. Belum lagi, pihak sekolah memotong honorarium ketika telat atau tidak hadir. “Selain itu, perlunya pengawasan yang lebih maksimal terhadap penggunaan dana BOS,” desak Siti Arya.

Sorotan berikutnya ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten terbesar jumlah penduduknya, namun tidak teradministrasi dengan baik.  Artinya, setiap bayi yang lahir belum tercatat dan mendapatkan akta kelahiran.

“Mengapa harus kami sampaikan hal ini, sebab seharusnya jumlah penduduk Kabupaten Banggai telah mencapai 400.000 jiwa, namun karena tidak teradministrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga saat anak mau masuk didaftarkan di sekolah, sering mendapat hambatan. Selain itu, berdampak pada ketambahan jumlah kursi DPRD Banggai. Untuk itu, kami memberikan masukan, agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat lebih aktif turun melakukan pelayanan ke kelurahan dan desa. Pendataan dapat dibantu pemerintah kelurahan dan desa, agar data lebih valid,” demikian saran, pendapat serta masukan Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Banggai.

Menyikapi sorotan Fraksi PDIP, Wabup Furqanuddin menjelaskan bahwa data kemiskinan berdasarkan data BPS. Ia mengakui, kemiskinan terjadi penurunan yang cukup signifikan berkat program yang sudah digelontorkan.

Bantuan sosial dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun desa sebut Furqanuddin, memberikan dampak penurunan terhadap kemiskinan ekstrem. Program satu juta satu pekarangan sudah terasa dampaknya di masyarakat.

Beragam masalah yang mengemuka di pemandangan umum fraksi, akan dibahas lebih detail di panitia khusus. (top)