20 Tahun Beroperasi, Apa Kabar CSR JOB Tomori?
BANGGAI, OKENESIA.COM- Joint Operating Body Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori), perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK MIGAS yang bergerak dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Blok Senoro-Toili, telah melaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu 20 tahun.
Kurun 20 tahun beroperasi, bukanlah waktu singkat itu sejatinya program yang ditelurkan dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) telah menunjukkan keberhasilannya di masyarakat. Namun, apakah program CSR yang di internal JOB Tomori disebut comdev (community development)?
Wakil rakyat Parlemen Teluk Lalong meragukan bahwa comdev atau CSR telah berhasil di kalangan masyarakat. Adalah Ibrahim Darise, Sekretaris Komisi I, DPRD Banggai di agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I, DPRD Banggai bersama sejumlah OPD Pemda Banggai, manajamen JOB Tomori Sulawesi, perwakilan manajemen PT PDSI serta masyarakat dari Aliansi Masyarakat Lingkar Proyek, berlangsung di salah satu ruang rapat DPRD Banggai, Rabu (5/6/2024) mempertegas hal itu.
RDP yang dipandu Wakil Ketua Komisi I, Suparno dihadiri Iswan Kurnia Hasan, Ibrahim Darise serta Bachtiar Pasman itu menyahuti aduan Aliansi Masyarakat Lingkar Proyek. Aliansi ini mengadukan JOB Tomori dan kontraktornya PT PDSI atas beberapa hal, seperti rekrutmen tenaga kerja dan kerusakan infrastruktur buntut aktivitas proyek pengembangan Senoro Selatan dan pembangunan jaringan pipa.
Pernyataan menohok Ibrahim Darise ini setelah Relation Security & ComDev Manager JOB Tomori, Visnu C Bhawono mengurai bahwa selain fokus merekrut tenaga kerja lokal, manajemen plat merah itu telah melaksanakan berbagai program CSR menyasar masyarakat.
Ibrahim Darise berujar bahwa program CSR hanya menyasar kelompok-kelompok tertentu saja. “CSR dikelola perusahaan sendiri. Seharusnya (pengelolaannya) profesional dan proporsional,” ungkap Ibrahim Darise.
Program CSR yang dikelola pihak perusahaan itu sendiri tutur Ibrahim, tidaklah soal. Asalkan kata dia, azas manfaatnya berkesinambungan, tidak hanya dapat dinikmati sesaat. “Saya belum pernah dengar, warga yang dapatkan bantuan (program CSR) itu sukses. Mulai dari nelayan, peternak dan petani itu sukses,” sindir Ibrahim.
Wakil rakyat yang dikenal vokal dan blak-blakan ini menilai, keberhasilan yang mampu diraih pihak perusahaan adalah program Burung Maleo. “Sukses yang ada itu Maleo. Taro di kandang, lalu difoto-foto, tapi itu tidak bisa dimakan oleh warga,” sindirnya lagi.
Jika program CSR yang digelontorkan menggunakan anggaran perusahaan dengan nilai besar tidak sukses, maka hanyalah menimbulkan kerugian. Dampak terhadap masyarakat tak dapat dirasakan.
Bahkan ia menegaskan bahwa belum ada percontohan kesuksesan masyarakat, baik itu kalangan petani, nelayan maupun peternak. “Kalau tidak sukses kan kasian. Belum ada percontohan dari sana. Padahal ini perusahaan sudah beraktivitas selama kurun waktu 20 tahun,” sodok Ibrahim Darise.
Olehnya itu, Ibrahim Darise menaruh harap, manajemen perusahaan dapat mengelola program CSR secara profesional dan proporsional. Dengan harapan, program CSR bersifat berkesinambungan, agar warga dapat mandiri.
Di kesempatan itu pula, Ibrahim yang mengaku tak membela aliansi maupun pihak perusahaan, justru menyarankan agar aliansi warga terus berjuang. Bahkan, jika diperlukan memblokade jalur perusahaan ketika saluran keluhan tak direspon.
Ia juga menyoroti ‘kelakuan’ perusahaan yang terkesan memagari diri sendiri. “Sesungguhnya, setelah mereka bekerja dengan bagus, semua diurus sendiri. Masyarakat tidak dapat apa-apa, karena semua infrastruktur dan sumber daya sudah tersedia,” katanya.
“Sebab, perusahaan sudah memagari dirinya, sehingga warga setempat tidak bisa lagi berkutik. Kalau perusahaan adil, jujur, berikanlah pekerjaan. Makanya ada tenaga kerja. Karena dikerjakan sendiri, maka warga lokal tidak bisa dapat apa-apa. Sekarang kondisinya makin susah,” sesal Ibrahim Darise.
Sorotan terhadap program CSR juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Suparno. Ia menyebut bahwa program CSR hanya berkutat di satu tempat saja. Penerimanya pun sama. Bukan hanya itu, program CSR salah sasaran. Suparno tak mengurai jenis program CSR yang disebutnya salah sasaran.
Rapat dengar pendapat itu tak melahirkan rekomendasi. Sebab, agenda itu masih diskorsing, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi. Setelah agenda monitoring dan evaluasi, rapat kembali dilanjutkan.
Menurut rencana, komisi membidani pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat itu akan turun melakukan monitoring dan evaluasi pada hari Senin tanggal 10 Juni dan hari berikutnya, Selasa 11 Juni dilanjutkan dengan rapat kembali di lembaga Dewan Banggai.
Di agenda monitoring dan evaluasi itu, kepala desa berikut camat di lingkar proyek pengembangan Senoro Selatan wajib hadir. Para wakil rakyat berniat mengonfirmasi secara langsung sekaitan dengan keluhan aliansi masyarakat, yakni, proses rekrutmen tenaga kerja dan indikasi pengrusakan infrastruktur oleh pihak perusahaan. (top)